Berita Banyuwangi

Gapasdap Minta Pusat Tak Paksa Penerapan Biosolar B30, Bambang Haryo: Tak Signifikan Kurangi Impor

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta agar pemerintah pusat tidak memaksakan penerapan biosolar B30

Gapasdap Minta Pusat Tak Paksa Penerapan Biosolar B30, Bambang Haryo: Tak Signifikan Kurangi Impor
www.dpr.go.id
Bambang Haryo 

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta agar pemerintah pusat tidak memaksakan penerapan biosolar B30. Ketua Dewan Pembina Gapasdap, mengatakan, Bambang Haryo Soekartono, penerapan biosolar B30 tidak signifikan mengurangi impor bahan bakar minyak.

Dia menilai mandatory B30 dengan tujuan mengurangi impor solar tidak efektif sebab dampaknya relatif kecil terhadap total impor migas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Bambang, impor migas Indonesia pada 2018 mencapai 50,4 juta ton, sedangkan impor solar sekitar 4,6 juta ton per tahun.

Artinya, kontribusi impor solar hanya 9 persen terhadap impor migas. Adapun impor migas senilai 29,81 miliar dola AS berkontribusi 18 persen dari total impor nonmigas yang tercatat 158 miliar dolar AS. Dilihat dari porsi impor solar terhadap total impor nonmigas akan lebih kecil lagi, yakni hanya 1,6 persen.

Menurut pria yang juga Komisaris PT Dharma Lautan Utama itu, angka impor itu tidak signifikan dibandingkan dengan potensi kerusakan mesin alat transportasi akibat menggunakan B30, terutama pada truk dan kapal laut.

“Ruang bakar atau mesin kapal akan kotor sehingga muncul viskositas, nozel dan saringan injector menjadi rusak, lalu akan muncul sifat detergent yang bisa mengakibatkan mesin kapal mogok. Kondisi ini juga bisa terjadi pada truk yang menggunakan B30,” kata Bambang yang pernah menjabat anggota Komisi V dan VI DPR RI itu.

Apabila kapal dan truk menjadi mogok, dampak terhadap ekonomi akan sangat besar sebab transportasi barang dan penumpang merupakan urat nadi perekonomian nasional.

“Kapal yang mogok di tengah laut akibat mesin mati bisa mengalami stabilitas negatif dan tenggelam. Kejadian ini pernah dialami KMP Senopati Nusantara pada akhir 2006 dan kita tidak ingin terulang,” ungkapnya.

Bambang yang juga Dewan Pembina Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (Iperindo) ini menambahkan, target pemerintah meningkatkan kandungan minyak sawit pada solar menjadi di atas 30 persen bahkan 100 persen (B100) tidak masuk akal dan berbahaya.

Dia merujuk negara-negara lain yang menerapkan biosolar masih di bawah B10, seperti Argentina dan China maksimal B7, bahkan Malaysia, Australia dan Kanada hanya menerapkan B5.

Bambang Haryo meminta pemerintah tidak mengobankan sektor transportasi untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan kelapa sawit yang kehilangan pasar di Eropa

Penulis: Haorrahman
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved