Grahadi

Beranda Grahadi

1,2 Juta Warga Miskin Jatim Dicoret dari BPJS PBI, Khofifah Koordinasi dengan Kemensos Cocokkan Data

Tak ingin ada warga Jawa Timur yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak, Khofifah segera melakukan komunikasi dengan Kemensos

1,2 Juta Warga Miskin Jatim Dicoret dari BPJS PBI, Khofifah Koordinasi dengan Kemensos Cocokkan Data
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Khofifah seusai bertemu dengan BPJS Wilayah Jawa Timur, Rabu (9/10/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Setelah 1,2 juta warga miskin Jawa Timur dicoret dari kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima kabar bahwa jumlah itu akan bertambah secara beruntun menyusul penghapusan data dari master file Kementerian Sosial.

Tak ingin ada warga Jawa Timur yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak, maka sebelum ada pencoretan lanjutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa segera melakukan komunikasi dengan Kementerian Sosial.

Dalam waktu dekat, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial akan datang ke Jawa Timur guna melakukan pencocokan data. Dengan harapan validasi warga tak mampu yang ada di Kemensos tidak ada yang terlewat, sehingga warga tidak mampu yang memang layak mendapatkan PBI bisa tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah melalui PBI.

"Ini lagi saya komunikasikan. Saya sudah menyurat ke Menteri Sosial, saya minta mungkin Kapusdatin-nya datang ke sini untuk mengkoordinasikan, nanti saya harap bupati, wali kota datang. Termasuk dinas sosial-nya juga, karena kan ada 1,2 juta warga miskin yang dicoret dari master file. Kemungkinan akan ada lagi secara beruntun se-Indonesia maka menjadi penting untuk mencocokkan NIK warga miskin kita," kata Khofifah, Kamis (24/10/2019).

Tidak hanya itu, juga butuh ada pelaporan dan update data warga miskin yang belum memiliki NIK.

Pasalnya data master file yang ada di Kemensos sejatinya dibentuk sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama.

Padahal saat itu banyak juga warga miskin yang belum mendapatkan NIK.

Oleh sebab itu untuk melakukan update data maka harus harus dijawab bottom up dengan memberikan input data warga miskin dari kabupaten kota ke master file yang dimiliki Kemensos.

"Karena kalau menurut saya dari pada data itu didelete dari master file maka itu kita jadikan dasar untuk dihidupkan kembali dengan kita cover menggunakan PBI Daerah (PBID) dari dana pajak cukai rokok. Saya sudah menyurat ke Kemensos dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Pusdatin dan beliau minta ketemu, maka ini nanti kita cocokkan data," kata mantan Mensos RI ini.

Pembiayaan PBI dengan memanfaatkan pajak cukai rokok menjadi opsi Khofifah menanggapi jutaan warga yang dikeluarkan dari kepesertaan BPJS PBI. Pasalnya dana cukai rokok hanya bisa digunakan untuk dana perlindungan kesehatan, termasuk di dalamnya untuk JKN terutama kepesertaan PBI.

Sebagaimana diketahui sebanyak 1,2 juta warga Jawa Timur peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikeluarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah.

Sebanyak 607 ribu peserta saat ini sudah dimasukkan kembali dalam keanggotaan PBI. Namun sisanya saat ini nasibnya masih terkatung.

Terpisah, Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo sempat menjelaskan bahwa jika warga yang dikeluarkan dari PBI ternyata masih berstatus tidak mampu. Mereka sebenarnya bisa dimasukkan lagi. Namun sistemnya yang memasukkan adalah pemda setempat.

"Kalau ternyata dia dikeluarkan dan kondisinya memang tidak mampu silakan menghubungi dinas sosial setempat. Kalau pemerintah daerah ternyata punya kuota untuk pembayaran Iuran PBID, silakan didaftarkan kembali menjadi peserta PBID," kata Handaryo.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved