Jaksa Agung ST Burhanuddin Diragukan Independensinya, Sang Kakak yang Politisi PDIP Beri Kepastian

Pengangkatan ST Burhanuddin sebagai jaksa agung menggantikan HM Prasetyo mendapat protes.

Jaksa Agung ST Burhanuddin Diragukan Independensinya, Sang Kakak yang Politisi PDIP Beri Kepastian
kejaksaan.go.id
Jaksa Agung ST Burhanuddin ternyata adik politikus PDI Perjuangan 

SURYA.CO.ID I JAKARTA - Pengangkatan ST Burhanuddin sebagai jaksa agung menggantikan HM Prasetyo mendapat protes. 

Hal ini beralasan karena latar belakang ST Burhanuddin yang ternyata adik politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melihat penunjukan ST Burhanudin sebagai Jaksa Agung tidak lepas dari unsur politik.

Menurut dia, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tahun 2012 itu dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Saya menduga pilihan Burhanudin sebagai Jaksa Agung karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai yaitu adik kandung dari TB Hasanudin (anggota DPR RI dari PDIP dan mantan Ketua PDIP Jawa Barat,-red)" kata Boyamin, Rabu (23/10/2019).

Dia menyayangkan pilihan Presiden Joko Widodo kepada Burhanudin, karena dinilai berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya.

Pada periode 2014-2019, posisi Jaksa Agung ditempati M Prasetyo. Sebelum menempati posisi sebagai Jaksa Agung, M Prasetyo bergabung dengan Partai Nasdem.

"Diakui atau tidak Kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi," kata dia.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (Tribunnews)

Dia meragukan Jaksa Agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen terlepas dari kepentingan politik jika mengacu terpilihnya Burhanudin karena faktor kedekatan terhadap partai politik.

Dia menilai, Kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler dan akan lebih cenderung penanganan korupsi dengan mekanisme penyelesaian administrasi dengan pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah = Inspektorat)

Halaman
1234
Editor: Musahadah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved