DPRD Jatim

Fraksi PKB di Hari Santri Nasional: Momentum Terbitkan Perda Khusus Pesantren

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jawa Timur berharap adanya regulasi turunan terhadap dari UU Pesantren.

Fraksi PKB di Hari Santri Nasional: Momentum Terbitkan Perda Khusus Pesantren
surabaya.tribunnews.com/bobby constantine koloway
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Bafaqih. 

SURYA.co.id, SURABAYA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Jawa Timur berharap adanya regulasi turunan terhadap dari UU Pesantren.

Undang-undang ini  baru disahkan DPR RI pada 24 Spetember 2019 lalu.

Pemerintah Daerah bersama DPRD Jatim diharapkan bisa bersinergi untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang pesantren.

Momentum Hari Santri Nasional yang diperingati tiap 22 Oktober dinilai bisa menjadi pelecut menerbitkan regulasi tersebut.

”Hadiah terbesar di momentum Hari Santri tahun ini adalah lahirnya UU Pesantren. Kami beraharap hal ini bisa dikuati dengan kebijakan lain, demi memperkuat pesantren sekaligus pendidikan agama,” kata Anggota Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih , Selasa (22/10/2019).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa pesantren dapat menjadi media dalam meningkatkan pendidikan karakter.

”Dengan regulasi tersebut, pesantren dapat menerapkan berbagai cara dan desain program yang tepat. Kami berharap itu bisa diwujudkan tidak terlalu lama,” kata Hikmah.

Khususnya di Jawa Timur, perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal itu.

”Di Jawa Timur juga harus ada perda untuk mengatur, melegitimasi, sekaligus memperkuat program pesantren. Hal ini sebagai upaya pencerdasan bangsa dan penguatan karakter,” kata Hikmah.

Keberadaan Perda menjadi wajar. Hal ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pesantren. 

”Sebab, santri dan pesantren memiliki investasi besar sejak memperjuangkan kemerdekaan hingga mengisi kemerdekaan. Sampai saat ini, kaum santri tidak pernah lelah untuk mencetak pimpinan negara,” kata Hikmah yang juga mantan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) ini.

 ”Sehingga, memberikan penguatan bukan sekadar kebutuhan pesantren, namun kebutuhan negara demi semakin banyak melahirkan generasi penerus berakhlak. Hal ini menjadi bukti pengakuan negara terhadap jasa-jasa pesantren,” tegasnya.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved