Berita Pamekasan

Warga Tuntut Pimpinan Bank Jatim Pamekasan Mundur, Tuding Oknum Pegawai Diduga Curi Uang Dana Desa

Unjuk rasa ini meminta DPRD Pamekasan agar mencopot pimpinan Bank Jatim Pamekasan, Arif Firdausi, lantaran diduga melakukan penggelapan uang dana desa

Warga Tuntut Pimpinan Bank Jatim Pamekasan Mundur, Tuding Oknum Pegawai Diduga Curi Uang Dana Desa
TribunMadura.com/Kuswanto Ferdian
Suasana saat sejumlah pemuda yang tergabung dalam 'Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart)' ketika melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Pamekasan, Madura Rabu (16/10/2019). Para pemuda itu menuding pimpinan Bank Jatim Pamekasan diduga melakukan penggelapan uang dana desa di Kecamatan Galis sekitar Rp 50 juta 

SURYA.co.id | PAMEKASAN - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) melakukan unjuk rasa ke DPRD Pamekasan, Madura Rabu (16/10/2019). Unjuk rasa ini menuntut dan meminta DPRD Pamekasan agar mencopot pimpinan Bank Jatim Pamekasan, Arif Firdausi, lantaran diduga ada kasus penggelapan uang Dana Desa yang dilakukan oknum pegawai Bank Jatim Pamekasan.

Korlap Aksi Alpart Pamekasan, Basri, mengatakan uang bantuan Dana Desa dari Pemkab Pamekasan yang disimpan di Bank Jatim, khususnya yang terjadi di Kecamatan Galis, Pamekasan, beberapa waktu lalu diduga hilang.

"Kami dapat laporan dari masyarakat yang tak bisa mengakses rekening dana desa di Bank Jatim saat akan digunakan. Uangnya tidak ada karena diduga ada penggelapan uang itu yang dilakukan oknum pegawai Bank Jatim Pamekasan. Kami minta bapak Arif Firdausi mundur dari jabatan pimpinan karena penggelapan uang yang dilakukan bawahannya ini," kata Basri.

Basri menegaskan hilangnya uang dana desa tersebut jadi bukti bahwa pimpinan Bank Jatim Pamekasan telah gagal memimpin.

Pihaknya menduga pelaku dari pencucian uang tersebut merupakan petugas Bank Jatim Pamekasan yang bertugas di Unit Pasar Keppo Galis Pamakasan.

"Kami meminta untuk diusut tuntas. Uang Dana Desa sekitar Rp 50 juta ini bukan uang kecil. Pimpinan Bank Jatim harus bertanggung jawab," tegasnya.

Basri menuturkan sebagai pimpinan atau ketua suatu lembaga dituntut untuk bertanggung jawab dan bisa mengawasi segala aktivitas bawahannya.

Kontrol terhadap bawahan, kata Basri merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan.

Sebab, kontrol mempunyai fungsi untuk melihat hasil dari kinerja.

"Untuk memastikan bawahannya bekerja secara maksimal harus dikontrol. Jika tidak mampu, ya mundur saja," ujarnya.

Saat berita ini ditayangkan, belum ada konfirmasi resmi dari Bank Jatim Pamekasan terkait tudingan Alpart Pamekasan tentang dugaan penggelapan uang Dana Desa Kecamatan Galis oleh oknum pegawai Bank Jatim tersebut.

Kendati demikian, Wakil DPRD Pamekasan, Hermanto, yang menemui peserta aksi menyatakan akan memfasilitasi dialog antara Bank Jatim Pamekasan dengan demonstran terkait dugaan penggelapan uang dana desa Kecamatan Galis yang dituntut itu.

"Anggota dewan tidak punya wewenang untuk memberhentikan pimpinan Bank Jatim Pamekasan. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi saja. Namun, kami akan fasilitasi untuk berdialog dengan Bank Jatim dan pihak lainnya terkait hal ini,” tandas Hermanto, politisi Partai Demokrat ini.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved