Berita Kediri

Jelang Pilkades Serentak di Kabupaten Kediri, Cakades Ini Lakukan Kontrak Politik dengan Warga

Ada tiga pasal dari materi kontrak politik antara cakades Mokh Hasim Ashari dengan perwakilan masyarakat Desa Bulupasar.

Jelang Pilkades Serentak di Kabupaten Kediri, Cakades Ini Lakukan Kontrak Politik dengan Warga
surya.co.id/didik mashudi
Mokh Hasim Ashari SPd (baju putih peci hitam) calon Kades Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri melakukan kontrak politik dengan perwakilan RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama di warung desa, Selasa (15/10/2019) malam. 

SURYA.co.id | KEDIRI - Jelang pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 251 desa di Kabupaten Kediri, sejumlah calon kepala desa (cakades) telah melakukan kontrak politik dengan warga masyarakat.

Kontrak politik ini telah dilakukan Mokh Hasim Ashari SPd yang akrab disapa Mbah Ho, cakades Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri dengan perwakilan ketua RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Selasa (15/10/2019) malam.

Ada tiga pasal dari materi kontrak politik antara cakades Mokh Hasim Ashari dengan perwakilan masyarakat Desa Bulupasar.

Pasal pertama, Mokh Hasim Ashari jika terpilih menjadi Kades Bulupasar masa bakti 2020 - 2025 wajib bertindak sebagai pemimpin yang amanah dan berkewajiban menjalakan visi, misi serta progam yang telah direncanakan.

Pasal kedua, Mokh Hasim Ashari selama menjabat sebagai Kades Bulupasar bersedia mengupayakan dan merealisasikan pembangunan infrastruktur serta pengembangan ekonomi dan sosial di setiap RW melalui progam unggulan Rp 50 juta per RT per tahun.

Pasal ketiga juga menyebutkan, kontrak politik dilakukan untuk mencerdaskan berpolitik yang santun dan bermartabat guna menghindari praktek politik kotor yang merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga demokrasi.

Sementara Mokh Hasim Ashari juga memberikan catatan selama menjabat kades tidak dapat memenuhi salah satu poin dari kontrak politik siap untuk mengundurkan diri.

Saat melakukan kontrak politik yang dihadiri puluhan perwakikan warga juga dihadiri pengacara Akson Nul Huda,SH yang bertindak sebagai saksi.

Sedangkan surat perjanjian kontrak politik di atas kertas bermaterai ditandatangani Mokh Hasim Ashari, selaku pihak pertama dan Suwaji, perwakilan warga selaku pihak kedua.

Sementara Akson Nul Huda menegaskan, kontrak politik cakades mengikat secara hukum untuk memenuhi isi kesepakatan secara bertanggung jawab.

"Ini awal yang bagus untuk memilih pemimpin desa yang bertanggung jawab. Karena jika tidak dapat memenuhi konsekuensinya harus mundur," tandasnya.

Akson berharap kontrak politik cakades dapat dilakukan oleh calon lainnya di desa Kabupaten Kediri yang menggelar pilkades.

"Kontrak politik ini untuk mengikis maraknya money politik pada pilkades," ungkapnya.

Sementara terkait dengan komitmen cakades memenuhi anggaran Rp 50 juta per RW per tahun diwujudkan dalam bentuk anggaran bukan uang tunai yang dialokasikan di setiap RW setiap tahun.

"Kami akan siap mengawal kontrak politik ini dan menjadi orang pertama yang siap menjadi oposisi jika tidak dapat mewujudkan isi kontrak politik," tegasnya.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved