Berita Surabaya

Eksepsi Henry J Gunawan Kandas, Sidang Pemalsuan Akta Nikah Lanjut ke Pembuktian

Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan dan istrinya, Iuneke Anggraini hanya bisa terdiam di kursi pesakitan saat majelis hakim.

Eksepsi Henry J Gunawan Kandas, Sidang Pemalsuan Akta Nikah Lanjut ke Pembuktian
surya.co.id/samsul arifin
Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan dan istrinya, Iuneke Anggraini, menjalani persidangan di PN Surabaya, Selasa (15/10/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) Henry Jocosity Gunawan dan istrinya, Iuneke Anggraini hanya bisa terdiam di kursi pesakitan saat majelis hakim diketuai Dwi Purwadi menolak semua dalil-dalil eksepsinya, Selasa (15/10/2019).

Sidang atas kasus pemalsuan keterangan pernikahan ke akta otentik ini dilaporkan oleh PT Graha Nandi Sampoerna (GNS).

"Mengadili, menyatakan keberatan penasehat hukum para terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 2656/Pid.B/2019/PN.Surabaya atas nama para terdakwa tersebut diatas dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir," ucap Hakim Dwi Purwadi  saat membacakan amar putusan selanya di ruang sidang garuda 1, Selasa (15/10).

Dalam amar putusan selanya, Hakim tidak sependapat dengan dalil tim penasehat hukum para terdakwa yang menyebut surat dakwaan cacat prosedur.

Hakim menilai, Keberatan tersebut bukanlah kewenangannya untuk menilai, melainkan menjadi kewenangan internal Kejaksaan.

"Maka seharusnya diajukan di forum pengawasan Internal kejaksaan sendiri," terang Dwi Purwadi.

Sementara keberatan tim penasehat hukum terkait eror in prosedur penyidikan, masih kata hakim Dwi Purwadi, hendaknya diajukan melalui forum praperadilan dan tidak dapat dijadikan alasan majelis hakim untuk menolak surat dakwaan penuntut umum.

"Sedangkan pemeriksaan pada perkara ini adalah untuk memeriksa apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan,"sambung Dwi Purwadi saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Tak hanya itu, majelis hakim juga menolak keberatan tim penasehat hukum yang menyoal surat dakwaan batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak memuat waktu dan tempat kejadian tindak pidana para terdakwa.

"Majelis berpendapat surat dakwaan sudah menyebut waktu dan tempat kejadian perkara serta sudah memuat uraian yang seksama, teliti, terang dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan," ungkap Dwi Purwadi .

Halaman
12
Penulis: Samsul Arifin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved