Berita Ekonomi Bisnis

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Latih Vokasi bagi Pekerja Korban PHK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai Juli 2019 lalu, meluncurkan pelatihan vokasi secara nasional.

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Latih Vokasi bagi Pekerja Korban PHK
surya.co.id/sri handi lestari
Gigih Mulyo Utomo, Asisten Deputi Wilayah Bidang Pelayanan (kanan) bersama Dodo Suharto, Deputi Direktur Wilayah dan Andrey J Tuamelly, Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan, saat melakukan update kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim, Senin (14/10/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai Juli 2019 lalu, meluncurkan pelatihan vokasi secara nasional.

Di wilayah Jawa Timur, Kanwil BPJS Ketenagakerjaan, mulai melakukan sosialiasi terkait program yang disebut sebagai penunjang visi besar negara dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten, dan tersertifikasi.

Gigih Mulyo Utomo, Asisten Deputi Bidang Pelayanan Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim, mengatakan bila dengan program ini pihaknya harus menyelenggarakan pelatihan vokasi bagi para pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

"Hal ini seiring dengan salah satu misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja yang nantinya diharapkan sebagai solusi bagi pekerja yang tidak beraktifitas lagi baik karena PHK, putus kontrak atau hal lain namun sudah terdaftar sebelumnya pada program BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Gigih dalam gathering BPJS Ketenagakerjaan Jatim, Senin (14/10/2019).

Untuk wilayah Jatim, sebagai tahap awal, Gigih menyebutkan pihaknya menggandeng pusat latihan dan pendidikan. Terutama milik pemerintah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang berada di bawah Dinas Ketenagakerjaan.

Sementara itu untuk peserta yang bisa mengikuti program ini, ada syaratnya. Diantaranya, WNI, peserta penerima upah dengan NIK valid dan diutamakan ikut program JHT, peserta yang di PHK dengan masa iur (iuran atau pembayaran premi) minimal 12 bulan di mana upah yang dilaporkan minimal UMK terendah di Indonesia, usia maksimal 40 tahun, serta berhenti bekerja paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 24 bulan.

Dalam pertemuan itu, Gigih juga menyebutkan, selain PHK karena kondisi perusahaan, juga ada peserta program vokasi yang mengalami musibah. Misalnya korban kecelakaan kerja dan lainnya.

"Misalnya kecelakaan kerja kebakaran kapal yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Selain memberikan santunan kecelakaan kerja, pekerja di kapal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kehilangan pekerjaan karena cacat sebagian, maka bisa mendapatkan kembali pekerjaan setelah mengikuti program vokasi," jelas Gigih.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved