Berita Blitar

Separuh Perusahaan di Kota Blitar Belum Bisa Bayar Upah Karyawan Sesuai UMK

PTSP Kota Blitar mendorong perusahaan kecil yang belum bisa menerapkan UMK agar mengikutkan karyawannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Separuh Perusahaan di Kota Blitar Belum Bisa Bayar Upah Karyawan Sesuai UMK
SURYA.co.id/Samsul Hadi
Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar, Suharyono. 

SURYA.co.id | BLITAR  - Sekitar separuh dari total perusahaan yang ada di Kota Blitar belum bisa membayar gaji karyawannya sesuai dengan upah minimum kota (UMK).

Sejumlah perusahaan yang belum bisa menerapkan UMK itu rata-rata memiliki karyawan kurang dari 10 orang.

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Suharyono mengatakan ada sekitar 300 perusahaan kecil dan besar di Kota Blitar.

Dari total itu, baru 150 perusahaan yang sudah mampu membayar karyawannya sesuai dengan UMK Kota Blitar 2019.

Besaran UMK Kota Blitar pada 2019 ini sekitar Rp 1,8 juta. Perusahaan yang sudah mampu menerapkan UMK rata-rata perusahaan besar.

Sedangkan perusahaan kecil seperti toko dan industri rumah tangga belum mampu menerapkan UMK.

"Yang sudah menerapkan UMK rata-rata perusahaan besar, ada 150 perusahaan. Sedangkan separuhnya lagi, perusahaan-perusahaan kecil belum bisa menerapkan UMK. Perusahaan kecil ini rata-rata memiliki karyawan kurang dari 10 orang," kata Suharyono, Senin (14/10/2019).

Suharyono memaklumi perusahaan kecil yang belum mampu membayar gaji karyawannya sesuai dengan UMK.

Dia tidak memaksa perusahaan kecil untuk membayar gaji karyawan sesuai UMK. Menurutnya, kalau perusahaan kecil dipaksa membayar karyawan sesuai UMK, pasti akan tutup.

"Toko-toko kecil dan industri rumah tangga kalau dipaksa menerapkan UMK, pasti tutup. Mereka belum mampu. Menurut saya, tidak masalah belum UMK, dari pada banyak pengangguran," ujarnya.

Sebagai penggantinya, Suharyono mendorong perusahaan kecil yang belum bisa menerapkan UMK agar mengikutkan karyawannya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu akan membantu perusahaan kalau terjadi apa-apa terhadap karyawannya.

"Saya lebih senang kalau perusahaan kecil yang belum bisa menerapkan UMK mengikutsertakan karyawannya menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Dikatakannya, nilai UMK di Kota Blitar diperkirakan naik lagi pada 2020. Menurutnya, nilai UMK Kota Blitar pada 2020 bisa mencapai Rp 2 juta. Dia khawatir kenaikan UMK itu akan memberatkan perusahaan-perusahaan kecil di Kota Blitar.

"Sekarang saja banyak perusahaan kecil belum bisa menerapkan UMK. Kalau UMK tahun depan naik lagi, mereka malah berat untuk bisa menerapkan UMK," ujarnya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved