Berita Jember

Peluncuran #PitaHitamMelawan Tanda Duka Meninggalnya Lima Demonstran, Dideklarasikan di Jember

Sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia mendeklarasikan pemakaian pita hitam

Peluncuran #PitaHitamMelawan Tanda Duka Meninggalnya Lima Demonstran, Dideklarasikan di Jember
SURYA.co.id/Sri Wahyunik
Dari kiri ke kanan: Herlambang P Wiratraman, Dian Noeswantari, Muktiono, Asfinawati, dan Al-Hanif, perwakilan akademisi saat peluncuran #PitaHitamMelawan di Universitas Jember, Senin (14/10/2019) 

SURYA.co.id | JEMBER - Sejumlah akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia mendeklarasikan pemakaian pita hitam, Senin (14/10/2019). Peluncuran pemakaian pita hitam itu bertajuk #PitaHitamMelawan (tanda pagar pita hitam melawan).

Peluncuran dilakukan di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (Unej).

"Peluncuran gerakan pita hitam melawan ini kami deklarasikan di Jember, karena kebetulan sejumlah akademisi, pegiat antikorupsi sedang berkumpul di Unej. Jadi gerakan di seluruh Indonesia yang dimulai hari ini, kami deklarasikan di sini," kata Herlambang P Wiratraman dari Pusat Studi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Asfinawati dari Yayasan Lembaga Bantuam Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta mengatakan, pemakaian pita hitam itu sebagai tanda duka atas meninggalnya lima orang demonstran dalam aksi #ReformasiDikorupsi. Tanda pagar reformasi dikorupsi merupakan tagline untuk aksi sejak September lalu mengkritisi sejumlah RUU.

"Pita hitam ini sebagai tanda duka atas meninggalnya lima orang demonstran. Selain itu, yang urgen di Indonesia ketika revisi UU KPK diberlakukan maka beberapa hal di KPK akan shut-down. Ini tanda matinya penegakan korupsi di Indonesia," tegas Asfi.

Mereka mengajak semua elemen di Indonesia mengenakan pita hitam sebagai tanda duka.

Peluncuran #PitaHitamMelawan didukung oleh Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM), CHRM2 Universitas Jember, Pusat Studi HAM Universitas Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) Unmuh Surabaya, Pusat Studi Anti Korupsi dan Kebijakan Pidana (CACCP) FH UNAIR, Pusat Studi Hukum HAM (HRLS) FH UNAIR, Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) FH UB, Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sekretariat Kaukus Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) dan sejumlah individual dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved