Dampak Utang BPJS, Pembayaran Kantong Darah RS Nunggak 4 Bulan di PMI

"Sistem BPJS membantu masyarakat, tentu semua terbantu. Tapi dengan BPJS yang tekor seperti itu kadang-kadang bayarnya RS itu terlambat ke PMI,"

surya/mohammad romadoni
Ilustrasi - Petugas PMI Kabupaten Mojokerto memeriksa kantong darah untuk memenuhi permintaah stok darah menjelang Lebaran. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dampak BPJS Kesehatan yang tak kunjung membayar utang tidak hanya dirasakan oleh rumah sakit. Namun juga dirasakan oleh PMI.

Dalam HUT Ke 74 PMI, Ketua PMI Jawa Timur Imam Utomo menyebut tunggakan BPJS berdampak pula pada pembayaran kantong darah rumah sakit ke PMI.

Hal itu dikatakan Imam Utomo dalam peringatan HUT PMI yang ke-74 di Grand City, Minggu (13/10/2019). Per bulan ini, sudah empat bulan utang kantong darah ke PMI tak kunjung dibayarakan oleh rumah sakit.

"Darah itu tidak semurah yang kita bayangkan. Sekarang itu sudah ditetapkan oleh Kementerian oleh pusat bahwa darah di PMI itu dihargai 360.000 Rupiah per kantong," kata Imam Utomo yang juga mantan Gubernur Jawa Timur dua periode itu.

Namun sekarang dengan sistem BPJS, pembayaran kantong darah ke PMI kerap 'ngadat' dan tidak dibayar tepat waktu. Dan hal ini membuat kendala berarti bagi PMI.

"Sistem BPJS membantu masyarakat, tentu semua terbantu. Tapi dengan BPJS yang tekor seperti itu kadang-kadang bayarnya rumah sakit itu terlambat ke PMI," tegasnya.

Dulu ada Kementerian Kesehatan membantu untuk pembiayaan kantong darah sebesar Rp 360.000 itu. Namun sekarang ada penghentian pembiayaan dari APBN ke PMI. Sehingga tidak ada bantuan lagi.

Dana yang diandalkan oleh PMI hanya tinggal bantuan pemerintah daerah dan pembayaran dari BPJS oleh rumah sakit.

"Tunggakannya sekarang sudah empat bulan belum dibayar rumah sakit ke PMI. Untuk nilainya kita tidak ahu pasti karena kita kan memonitor saja dari unit PMI yang ada di kabupaten kota, tapi kalau nilainya tidak di saya namun kita menerima laporan empat bulan sudah menunggak," tegasnya .

Karenanya, dalam peringatan HUT PMI ke 74, Imam Utomo menyampaikan hal ini pada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam forum tersebut.

Ia meminta agar gubernur mengimbau dan mendorong ke bupati wali kota untuk ikut menbantu pembiayaan di PMI.

"Saya ajukan ke gubernur supaya di kabupaten kota itu membantu. Kalau APBD mungkin susah, tadi kata ibu gubernur, tapi bisa mungkin dari pajak cukai rokok," tegasnya

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved