Berita Ngajuk

Sejumlah Solusi Pemkab Nganjuk terkait Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Daerah

Pemkab Nganjuk telah mempersiapkan sejumlah solusi untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer daerah.

Sejumlah Solusi Pemkab Nganjuk terkait Penyelesaian Masalah Tenaga Honorer Daerah
surya.co.id/ahamd amru muiz
Rapat Hearing tenaga honorer daerah dengan DPRD Nganjuk dan Pemkab Nganjuk dalam upaya selesaikan persoalan K1 dan K2 serta non K di Kabupaten Nganjuk. 

SURYA.CO.ID | NGANJUK - Pemkab Nganjuk telah mempersiapkan sejumlah solusi untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer daerah mulai dari honorer K1 dan honorer K2 serta honorer non K.

Hal itu sebagai upaya Pemkab Nganjuk untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer di Kabupaten Nganjuk yang bermasalah sejak beberapa tahun terakhir.

Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, sejumlah langkah telah dilakukan Pemkab Nganjuk dalam persoalan tenaga honorer. Untuk tenaga honorer K1 sudah difasilitasi untuk bertemu dengan sejumlah Kementerian terkait di Jakarta.

Disamping itu, Pemkab Nganjuk juga telah melangkah membantu K1 dalam memberikan solusi dengan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk K1 agar bisa diangkat menjadi PNS.

"Jadi Pemkab Nganjuk sudah membantu honorer K1 berjuang dengan memberi fasilitas menempuh upaya penyelesaian secara hukum agar bisa diangkat menjadi PNS," kata Marhaen Djumadi, Jumat (11/10/2019).

Disamping itu, ungkap Kang Marhaen panggilan Wabup Nganjuk Marhaen Djumadi, apabila langkah yang telah diambil gagal maka Pemkab Nganjuk juga sudah mengantisipasi dengan mengirimkan surat ke Kementerian PAN-RB, Kementerian Pendidikan,

Kementerian Keuangan, dan Kementerian terkait lainya untuk memberi prioritaS kepada honorer K1 Kabupaten Nganjuk untuk diangkap menjadi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Sedangkan untuk honorer K2, menurut Kang Marhaen, Pemkab Nganjuk juga telah memberikan solusi memecahkan persoalan. Yakni dengan memberi kesempatan kepada honorer K2 mengikuti seleksi CPNS.

Untuk honorer K2 yang tidak lolos dan sudah berumur diatas 35 tahun juga telah dibantu dengan mengirim surat ke sejumlah Kementerian untuk diberikanya prioritas menjadi tenaga P3K.

Sementara untuk tenaga honorer non K, dikatakan Kang Marhaen, mereka terhambat mengurus sertifikasi karena SK yang dipegang hanya dari Kepala Sekolah.

Halaman
12
Penulis: Ahmad Amru Muiz
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved