Grahadi

Beranda Grahadi

Bayar Utang Rp 2,7 Triliun ke RS, Khofifah Desak Kemenkeu Cairkan Dana BPJS Kesehatan untuk Jatim

Pemprov Jatim menerima adanya surat edaran BPJS Kesehatan Jawa Timur yang bakal menunda lagi pembayaran utang ke rumah sakit yang ada di Jatim.

Bayar Utang Rp 2,7 Triliun ke RS, Khofifah Desak Kemenkeu Cairkan Dana BPJS Kesehatan untuk Jatim
Istimewa/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. 

SURYA.co.id  | SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong Kementerian Keuangan agar segera mencairkan dana talangan BPJS Kesehatan untuk wilayah Jawa Timur.

Terutama setelah pemprov menerima adanya surat edaran BPJS Kesehatan Jawa Timur yang bakal menunda lagi pembayaran utang ke rumah sakit yang ada di Jatim.

Padahal, saat ini sudah hampir tiga bulan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran utang ke rumah sakit hingga tunggakannya mencapai Rp 2,7 trilliun.

Tentunya hal ini sangat mengganggu cashflow di rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.

"Terkait masalah BPJS Kesehatan, kami mengundang BPJS untuk audiensi, ini terkait adanya surat edaran dari BPJS bahwa kemungkinan akan ada penundaan pembayaran rumah sakit rumah sakit dari peserta BPJS baik yang mandiri maupun yang PBI," kata Khofifah, Kamis (10/10/219).

Menurut Khofifah hal ini menjadi perhatian karena ada beberapa rumah sakit yang mengaku sudah dalam kondisi seret lantaran jumlah piutang di BPJS yang sudah ratusan miliar.

RSUD dr Soetomo misalnya, per bulan ini, rumah sakit tipe A milik pemprov itu memiliki dana ngendon di BPJS Kesehatan senilai Rp 390 miliar dan cashflow yang ada hanya cukup untuk operasional rumah sakit hingga satu bulan setengah ke depan.

"Maka kami sebenarnya sudah berupaya. Saya sudah mengkomunikasikan ini dengan Wakil Menteri Keuangan dua kali. Pertama saat saya tugas di Jakarta dan kedua saat beliau ke sini, saya juga sampaikan data-data piutang rumah sakit Jawa Timur di BPJS," kata Khofifah.

Mantan Mensos itu berharap, kondisi yang sekarang dihadapi rumah sakit yang membangun kerja sama dengan BPJS bisa dipahami pemerintah pusat. Terlebih ke depan akan ada waktu penundaan pembayaran hingga dua bulan.

"Jadi mereka harus mendapatkan support. Tunggakan BPJS ke rumah sakit yang sudah terverifikasi kami harap agar segera bisa terbayarkan," ujar Khofifah.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved