Berita Surabaya

Utang BPJS Kesehatan Jatim pada Rumah Sakit Rp 2,7 Triliun, Minta Pusat segera Cairkan Dana Talangan

BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana talangan untuk menebus utang BPJS pada rumah sakit.

Utang BPJS Kesehatan Jatim pada Rumah Sakit Rp 2,7 Triliun, Minta Pusat segera Cairkan Dana Talangan
surya.co.id/fatimatuz zahro
Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Handaryo seusai bertemu Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/10/2019). 

SURYA.CO.ID | SURABAYA - BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur berharap pemerintah pusat segera mencairkan dana talangan untuk menebus utang BPJS pada rumah sakit.

Pasalnya saat ini, utang BPJS Kesehatan umurnya sudah jalan ke bulan ketiga pada rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Bahkan untuk jumlahnya sudah lebih dari Rp 2 trilliun.

"Hari ini kami melaporkan pada gubernur Jawa Timur. Kondisi utang BPJS Kesehatan di awal Oktober ini mencapai Rp 2,7 triliun," kata Deputi Direktur BPJS Kesehatan Wilayah Jatim Handaryo usai bertemu Gubernur Khofifah di Gedung  Grahadi, Rabu (9/10/2019).

Angka itu disebtunya  sudah jatuh tempo yang mestinya harus dibayar. Umur utang itu, kata Handaryo,  lebih dari dua bulan, jalan di bulan ketiga.

Menurut Handaryo , pihaknya menyadari tentunya utang BPJS yang sudah hampir tiga bulan ini mengganggu cash flow di rumah sakit.

Jika cashflow terganggu maka  akan membuat kondusifitas manajemen di rumah sakit juga berpotensi terganggu.

"Makanya kami sampaikan kepada Bu Gubernur bagaimana supaya mendorong pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Keuangan supaya bisa segera mencairkan dana talangannya, untuk menutup utang BPJS," kata Handaryo.

Pasalnya jika dana talangan ini segera dicairkan oleh Kementerian Keuangan, maka keterlambatan pembayaran utang BPJS bisa segera dilakukan dan cash flow rumah sakit ini bisa teratasi dengan cepat.

Menurutnya, sesuai sistem selama ini, pengelolaan dana untuk PBJS memang tersentralisasi di pusat. Jadi sirkulasi BPJS sangat bergantung dengan iuran dan dana talangan Pemerintah.

"Kenapa kok pakai dana talangan pemerintah karena iuran itu kan belum memenuhi hitungan aktuaria. Makanya perlu ditambah dengan dana talangan. Ibaratnya kalau kita rumah tangga, penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa," ucapnya.

Nah BPJS untuk saat ini itungan pengeluarannya dibandingkan dengan penghasilan masih tidak sama. Dan lebih besar pengeluaran. Besaran iuran yang diterima masih belum sebesar hitungan benefit yang diberikan kepada peserta.

"Ya, karena ini terkait dengan keuangan di pusat, maka kaitannya adalah beliau Gubernur ingin mencoba ke pusat bagaimana supaya uang itu segera bisa dicairkan," kata Handaryo.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved