Dirut RSUD dr Soetomo Sebut Rencana Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Tak Cukup Solutif. Ini Sarannya

"Menurut saya kenaikan tarif BPJS tidak solutif. Tapi harus komprehensif. Kalau naik tarif saja tidak menjawab permasalahan yang ada," katanya.

Dirut RSUD dr Soetomo Sebut Rencana Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Tak Cukup Solutif. Ini Sarannya
surya.co.id/kuswanto ferdian
Ilustrasi kantor BPJS 

SURYA.co.id | SURABAYA - Direktur RSUD dr Soetomo, dr Joni Wahyudi menyebut kenaikan tarif BPJS yang direncanakan pemerintah di tahun 2020 tidak cukup solutif untuk mengatasi permasalahan di sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal itu disebagaimana dikatakan Joni saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, menaikkan tarif tidak akan menyelesaikan masalah JKN. Butuh adanya reskema JKN dan BPJS.

"Menurut saya kenaikan tarif BPJS tidak solutif. Tapi harus komprehensif. Kalau naik tarif saja tidak menjawab  permasalahan yang ada. Menurut saya harus ada reskema di BPJS untuk mewujudkan JKN," kata Joni.

Re-skema yang dimaksud Joni, Indonesia bisa mencontoh sistem universital coverage yang diterapkan di negara-negara maju. Seperti di Jerman ataupun di negara-negara Scandinavia.

Di Jerman misalnya, universal coverage yang diterapkan di sana sistemnya beda jauh dengan JKN yang ada di Indonesia. Di sana masyarakatnya tergabung dalam universal coverage namun sistemnya lebih ketat dibandingkan dengan JKN di Indonesia.

"Pada sistem universal coverage maka prevensi itu menjadi perhatian negara. Orang supaya tidak sakit itu sangat diperhatikan. Dan orang di sana dalam mengikuti program universal coverage diperhatikan secara ketat," ucap Joni.

Bahkan di negara maju tersebut, premi asuransi kesehatannya ditentukan dari kesehatan dan pola hidup dari masyarakatnya. Misalnya berat badan menjadi salah satunya ukuran. Kemudian asupan makanan masyarakat misalnya junk food, juga menjadi kriteria premi.

Lalu bagi yang merokok juga harus membayar lebih mahal. Mereka tidak bisa disamakan dengan peserta universal coverage yang biasanya.

"Di sana orang yang kecelakaan karena mabuk maka tidak tercover karena alasannya karena mabuk," katanya.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved