Liputan Khusus
Pembangunan Bandara Kediri, Masih Ada 17 Hektare Lahan Warga yang Belum Dibebaskan
Beberapa lahan belum dibebaskan, luasnya sekitar 17 hektare. Pembebasan sisa lahan itu diprediksi selesai dalam satu atau dua bulan ke depan.
lihat foto
SURYA.co.id | KEDIRI - Kepala Dinas Perhubungan Jatim Fattah Jasin mengatakan, Pemerintah Provinsi Jatim tentu berupaya mendorong percepatan pembangunan Bandara Kediri.
Pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pembebasan lahan.
Sebetulnya pembangunan Bandara Kediri diharapkan bisa dibangun tahun ini.
Namun, ada kendala beberapa lahan belum dibebaskan, luasnya sekitar 17 hektare.
Pembebasan sisa lahan itu diprediksi selesai dalam satu atau dua bulan ke depan.
"Sekarang bukan ganti rugi konsennya, tapi ganti untung. Sebab, harga pembebasan di atas rata-rata dari harga umum. Dan bila masih belum ada titik temu, nanti panitia pembebasan tanah diambil alih Pemkab dan BPN setempat. Mudah-mudahan tak ada halangan," katanya saat dihubungi Surya, Senin (7/10/2019).
Fattah menyebutkan, pembangunan Bandara Kediri sudah sangat mendesak direalisasi.
Sebab, wilayah Tulungagung, Blitar, Pacitan, Ponorogo, dan Trenggalek butuh infrastruktur bandar udara.
"Adanya Bandara Kediri ini nantinya bisa mengakselarasi aktivitas ekonomi di wilayah selatan Jatim. Harapannya juga pertumbuhan ekonomi di sana makin menggeliat," ujarnya.
Selain itu, kapasitas Bandara Juanda dalam menampung penumpang dinilai Fattah telah over capacity.
Dengan adanya Bandara Kediri, bisa jadi penopang lonjakan penumpang maupun pergerakan pesawat di Bandara Juanda.
"Jadi memang harus ada pasangan bandara lain selain Bandara Juanda untuk mengatasi over capacity," ucapnya.
Groundbreaking Bandara Kediri akan dilaksanakan pada awal 2020.
Dalam pelaksanaan pembangunan bandara, Dishub Jatim dan Pemprov Jatim akan terus berkoordinasi dengan investor yakni PT Surya Dhoho Investama (anak perusahaan PT Gudang Garam Tbk).
"Koordinasinya terkait dengan keselarasan rencana tata ruang. Tata ruang yang dimaksud meliputi Kabupaten/Kota Kediri, Provinsi Jatim, dan Nasional. Koordinasi itu telah dilakukan, tujuannya agar Bandara Kediri ini ada dalam dokumen perencanaan. Selain itu juga koordinasi izin analisis dampak lingkungan (Amdal)," sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) soal sarana prasana penunjang Bandara Kediri.
Sebab, infrastruktur jalan penghubung menuju ke bandara harus saling terkoneksi.
Dia juga berharap infrastruktur pendukung itu bisa digarap beriringan dengan pembangunan Bandara Kediri.
"Kami sudah sampaikan ke BPJT bahwa jalan tol penghubung wilayah Kediri dan Tulungagung layak dibangun. Tak hanya Tol Kertosono-Kediri saja. Selain itu akses jalan nasional, provinsi dan kota juga jadi sistem jaringan jalan pendukung Bandara Kediri," pungkasnya. (Mohammad Romadoni/Danendra)
