Berita Surabaya

Awal Mula PT Persebaya Indonesia Gugat Pemkot Surabaya terkait Wisma Persebaya di Jl Karanggayam

Melalui direktur Saleh Hanifaf, PT Persebaya Indonesia mengugat Pemkot Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya terkait Wisma Persebaya.

Awal Mula PT Persebaya Indonesia Gugat Pemkot Surabaya terkait Wisma Persebaya di Jl Karanggayam
surya.co.id/samsul arifin
Suasana sidang gugatan PT Persebaya terhadap Pemkot Surabaya terkait Wisma Persebaya di PN Surabaya, Selasa (8/10/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Melalui direktur Saleh Hanifaf, PT Persebaya Indonesia mengugat Pemkot Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya. 

Gugatan ini dilayangkan terkait penerbitan sertifikat hak pakai (SHP) atas Wisma Persebaya di Jalan Karanggayam, yang saat ini telah dieksekusi oleh Kejari Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus dari Pemkot Surabaya

Sidang tersebut dipimpin ketua majelis hakim PN Surabaya Martin Ginting dengan agenda pembacaan surat gugatan pihak PT Persebaya selaku penggugat, Selasa (8/10/2019).

Persidangan ini berlanjut ke proses mediasi. Saat ini pihak Pemkot  masih belum menunjuk kuasa hukum dalam proses persidangan ini, meski terlihat salah seorang ASN Pemkot Surabaya dari Bidang Hukum menghadiri persidangan. 

"Surat kuasa masih proses, sementara masih bidang hukum yang turun," kata Muhammad Fajar, Selasa, (8/10/2019). 

Saat ditanya dalil- dalil gugatan penggugat, perwakilan Pemkot Surabaya ini mengaku akan fighter dalam pembuktian.

"Intinya kami siap menghadapi gugatannya," pungkas Muhammad Fajar.

Sedang  Moch Yusron Marzuki selaku kuasa hukum PT Persebaya Indonesia mengatakan, Pemkot Surabaya dan BPN telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai yang berdiri bangunan untuk Wisma Persebaya.

"Ada sebelas poin yang kami beberkan dalam gugatan ini. Intinya kami menjelaskan riwayat Wisma Persebaya yang sudah diduduki oleh penggugat sejak tahun 1967," terangnya. 

Menurutnya, masalah ini muncul setelah pihak BPN mengabulkan permohonan Pemkot Surabaya atas sertifikat hak pakai pada Wisma Persebaya pada 1995 dan  melakukan pengosongan dan pengusiran sejumlah pemain tim U-19.

"Yang kami sesalkan adanya pengusiran pemain U-19 dan di depan lahan sengketa tertulis tanah milik Pemkot Surabaya. Ini menyalahi UU Agraria yakni negara tidak bisa menguasai tanah, hanya sebatas pengelolah,"pungkasnya.

Sebelumnya, Pihak Kejari Surabaya melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) telah mengosongkan semua penghuni Wisma Persebaya pada Rabu (5/5/2019) lalu.

Pengosongan tersebut dilakukan untuk pengamanan aset Pemkot Surabaya sesuai dengan ketentuan PP No 24/2014 dan Permendagri No 19/2016.

Tak hanya itu, berakhirnya hubungan hukum antara Persebaya dengan Pemkot Surabaya juga menjadi dasar Pemkot Surabaya melakukan pengosongan Wisma Persebaya.
 

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved