Revisi Perda RTRW Tak Disetujui Semua Fraksi di DPRD Sidoarjo

Tidak semua fraksi di DPRD Sidoarjo setuju terhadap rencana perubahan Perda RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Kabupaten Sidoarjo.

Revisi Perda RTRW Tak Disetujui Semua Fraksi di DPRD Sidoarjo
surabaya.tribunnews.com/m taufik
(foto dok) Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (27/9/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Tidak semua fraksi di DPRD Sidoarjo setuju terhadap rencana perubahan Perda RTRW (Rencana tata ruang wilayah) Kabupaten Sidoarjo.

Diantaranya adalah PKS yang menilai bahwa perubahan RTRW, khususnya pengurangan lahan hijau akan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat Sidoarjo.

"Jika lahan pertanian dikurangi, bakal ada banyak petani kehilangan pekerjaan. Dan tentu, beralihfungsinya lahan hijau akan berdampak pada lingkungan," kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Aditya Nindyatman.

Selama ini, disebutnya, lahan hijau juga bukan hanya sebagai area pertanian saja. Tapi juga menjadi tempat serapan air.

Sehingga jika melakukan pengurangan lahan hijau, tentu harus diimbangi dengan penyediaan lahan untuk serapan air. Agar banjir di Sidoarjo tidak semakin meluas jika musim hujan.

Rencana revisi perda RTRW sendiri sudah disampaikan oleh Pemkab ke dewan sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, dewan sudah menggelar paripurna dan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas raperda tentang RTRW.

"Pansus baru terbentuk, tentu bakal ada serangkaian proses. Mungkin butuh waktu sekitar enam bulan untuk melakukan berbagai pembahasan tentang revisi perda tersebut," ujar Tarkit Erdianto, politisi PDIP yang menjadi Ketua Pansus Revisi Perda RTRW.

Pemkab Sidoarjo sendiri punya sejumlah alasan terkait revisi perda tersebut. Diantaranya, terkait pesatnya perkembangan Sidoarjo.

"Ada rencana pengembangan bandara, pengembangan jalan tol Krian - Legundi - Bunder, pergeseran jalan arteri baru akibat keretakan struktur geologi, pengembangan kereta api Sidoarjo-Tulangan, dan sebagainya," kata Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat di gedung dewan beberapa waktu lalu.

Kawasan bandara direncanakan bakal ada perluasan hingga butuh tambahan lahan sekitar 3.000 hektar.

Demikian halnya pembangunan jalan baru, seperti akses jalan tol Krian-Legundi-Bunder. Serta mengembangkan jalur kereta api Sidoarjo-Tulangan-Gunung Gangsir (Pasuruan).

Selain itu, jumlah penduduk Sidoarjo semakin bertambah, sehingga membutuhkan lahan baru bagi perumahan. Di sisi lain, investasi di sektor ini juga terus meningkat.

Dengan berbagai alasan itu, Pemkab berencana mengubah luasan LP2B (ahan pangan pertanian berkelanjutan). Saat ini LP2B Sidoarjo mencapai 12.205 hektar, tersebar di 18 Kecamatan.

Dalam perubahan luasan LP2B, bakal ada pengurangan sekitar 5.000 hektar. Sehingga jika ini terealisasi nanti, luasan LP2B Sidoarjo akan tersisa sekitar 7.000 hektar saja.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved