Oleh: Dr Imron Mawardi
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unair

SURYA.co.id - Keberadaan Bandara Kediri akan membawa multiplier effect yang besar. Akan muncul industri-industri baru yang memanfaatkan bandara tersebut.

Tentu harga tanah di sekitarnya atau di desa-desa dekat bandara akan naik. Mungkin dulu harga tanah per meter sekitar Rp 1 juta, sekarang pasti sudah naik.

Harga tanah itu bisa dipicu seberapa besar pemerintah mengganti ketika pembebasan lahan tersebut. Sampai saat ini pembebasan lahan Bandara Kediri dilakukan business to business, artinya pemerintah belum menggunakan mekanisme Undang-undang ‘memaksa’ karena dirasa apa yang ditawarkan itu masih di atas harga tanah sebelumnya, sehingga masyarakat terbuka untuk menjualnya.

Kenapa harga tanah di sekitar bandara lebih mahal dua kali lipat dibandingkan tanah yang dipakai bandara? Itu cukup wajar ya. Mereka sudah mengantisipasi bahwa keberadaan bandara ke depan itu akan ada kebutuhan perekonomian yang mendukung keberadaan bandara.

Otomatis ekspektasi orang sudah mencari tanah bisa mendapat keuntungan secara financial, sehingga ini hukum penawaran permintaan. Karena sudah mulai banyak yang membeli tanah di sana, ya otomatis harganya mulai merangkak naik. Itu wajar.

Seharusnya ketika pemerintah ada suatu keperluan, butuh tanah yang sangat luas seperti ini, memang benar bagi pemilik tanah dibeli dengam harga yang bagus. Tapi jangan lupa, berikutnya warga yang membeli lagi tanah di sekitarnya juga mahal.

Makanya itu harus dipersiapkan lahan relokasi. Jadi pemerintah punya lahan pengganti, sehingga ketika mereka harus pindah maka mendapat pengganti di tempat lain, dapat rumah dan sisa uang karena dulu dibeli dengan harga cukup bagus.

Seharusnya ini diterapkan sejak awal supaya harga tanah pengganti untuk mereka belum mahal. Kalau tidak, maka harga tanah pengganti mahal, kan mereka yang kasihan.

Master plan seharusnya dimunculkan, dipetakan, supaya kebijakan pemerintah tidak memicu broker tanah sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat biar tidak tergusur bandara. Apalagi ada juga jalan Tol Kertosono-Kediri.

Pemerintah harus mengendalikan lahan pendukung dan pengganti, sekaligus relokasi masyarakat