Liputan Khusus

Dr Imron Mawardi: Keberadaan Bandara Kediri Akan Memunculkan Industri-industri Baru

Terlalu dekat dengan Bandara Juanda. Apalagi, akses tol sekarang mungkin menempuh waktu 1,5 jam dari Kediri sudah sampai ke Bandara Juanda

Penulis: Danendra Kusumawardana | Editor: Cak Sur
SURYA.co.id/Danendra Kusumawardana
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unair, Dr Imron Mawardi 

Oleh: Dr Imron Mawardi
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Unair

SURYA.co.id -
Keberadaan Bandara Kediri akan membawa multiplier effect yang besar. Akan muncul industri-industri baru yang memanfaatkan bandara tersebut.

Tentu harga tanah di sekitarnya atau di desa-desa dekat bandara akan naik. Mungkin dulu harga tanah per meter sekitar Rp 1 juta, sekarang pasti sudah naik.

Harga tanah itu bisa dipicu seberapa besar pemerintah mengganti ketika pembebasan lahan tersebut. Sampai saat ini pembebasan lahan Bandara Kediri dilakukan business to business, artinya pemerintah belum menggunakan mekanisme Undang-undang ‘memaksa’ karena dirasa apa yang ditawarkan itu masih di atas harga tanah sebelumnya, sehingga masyarakat terbuka untuk menjualnya.

Kenapa harga tanah di sekitar bandara lebih mahal dua kali lipat dibandingkan tanah yang dipakai bandara? Itu cukup wajar ya. Mereka sudah mengantisipasi bahwa keberadaan bandara ke depan itu akan ada kebutuhan perekonomian yang mendukung keberadaan bandara.

Otomatis ekspektasi orang sudah mencari tanah bisa mendapat keuntungan secara financial, sehingga ini hukum penawaran permintaan. Karena sudah mulai banyak yang membeli tanah di sana, ya otomatis harganya mulai merangkak naik. Itu wajar.

Seharusnya ketika pemerintah ada suatu keperluan, butuh tanah yang sangat luas seperti ini, memang benar bagi pemilik tanah dibeli dengam harga yang bagus. Tapi jangan lupa, berikutnya warga yang membeli lagi tanah di sekitarnya juga mahal.

Makanya itu harus dipersiapkan lahan relokasi. Jadi pemerintah punya lahan pengganti, sehingga ketika mereka harus pindah maka mendapat pengganti di tempat lain, dapat rumah dan sisa uang karena dulu dibeli dengan harga cukup bagus.

Seharusnya ini diterapkan sejak awal supaya harga tanah pengganti untuk mereka belum mahal. Kalau tidak, maka harga tanah pengganti mahal, kan mereka yang kasihan.

Master plan seharusnya dimunculkan, dipetakan, supaya kebijakan pemerintah tidak memicu broker tanah sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat biar tidak tergusur bandara. Apalagi ada juga jalan Tol Kertosono-Kediri.

Pemerintah harus mengendalikan lahan pendukung dan pengganti, sekaligus relokasi masyarakat

supaya harga tanah tidak naik signifikan. Kan mereka juga dirugikan sebenarnya, dibeli dengan harga yang bagus tapi teryata tidak bisa beli lagi dengan mendapatkan lahan disekitar yang harganya lebih tinggi.

Pemerintah daerah seharusnya ada pembicaraan khusus dengan instansi terkait, agar pembangunan berdampak terhadap masyarakat. Include di dalam perencanaan.

Bagaimana pemerintah memberikan intensif perizinan, sehingga warga di sana mudah mengakses bisnis di bandara. Jadi tidak hanya orang dari luar Kediri yang mendapat manfaat dari bandara, harusnya secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat kediri.

Pemilik Lahan Bandara Kediri Minta Harga Rp 2,5 Juta Per Meter

Wabup Optimis Pembebasan Lahan untuk Bandara Kediri Rampung Akhir Oktober

Khofifah: Bandara Kediri Akan Groundbreaking Pada Januari 2020, Lebih Besar Dibanding Bandara Juanda

Bandara tentu akan memerlukan dukungan perekonomian, tenaga kerja, atau infrastruktur pendukung sehingga berdampak pada perekonomian.

Menurut saya, meski ini sudah diputuskan ya, Bandara Kediri terlalu dekat dengan Bandara Juanda. Apalagi, akses tol sekarang mungkin menempuh waktu 1, 5 jam dari Kediri sudah sampai ke Bandara Juanda. Hal itu tidak jauh berbeda dengan di tengah Kota Jakarta ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sekitar 1, 5 jam.

Sebenarnya kalau ini belum diputuskan, menurut saya keberadaan bandara di Kediri itu kurang tepat.

Mungkin bisa mencontoh Banyuwangi mempunyai bandara yang berdampak baik terhadap seluruh sektor masyarakat dan pariwisata.

BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved