Berita Jombang

Bupati Mundjidah Pimpin Penandatanganan MoU Jombang Bebas Stunting

Pemkab Jombang menandatangani MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) untuk mewujudkan Jombang bebas stunting, Senin (7/10/2019).

surabaya.tribunnews.com/sutono
Penandatanganan MoU Jombang Bebas Stunting Bupati Jombang disusul pejabat lainnya, di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang. 

SURYA.co.id | JOMBANG - Jajaran Pemerintah Kabupaten Jombang, sepakat menandatangani MoU (Memorandum of Understanding/nota kesepahaman) untuk mewujudkan Jombang bebas stunting, Senin (7/10/2019).

Penandatangan MoU dilakukan saat acara 'Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

Sejumlah pejabat yang turut membubuhkan tandatangan MoU Jombang bebas stuntung itu, diantaranya Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Wiwin Sumrambah.

Kemudian Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jombang Mas'ud, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Subandriyah, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Mas'ud Zuremi.

Bupati Jombang mengatakan, untuk mengatasi masalah stunting, semua elemen masyarakat Jombang harus terlibat.

"Jombang memang tidak termasuk 12 daerah di Jawa Timur yang rawan stunting, sebagaimana tadi disampaikan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Tapi kalau kita semangat seperti ini, dari provinsi tadi menyambut baik," ujar Bupati Mundjidah Wahab.

Bupati juga berharap kepada para KPM khususnya KPM bidang kesehatan untuk terlibat secara langsung di masyakarat sehingga Program Jombang Bebas Stunting bisa terwujud.

"Karena dari Kemendes sudah ada program, tahun 2020, pemberdayaan masyarakat mengatasi masalah stunting," tandasnya.

Plt Kepala DPMD Kabupaten Jombang Mas'ud membeberkan, masing-masing desa di Kabupaten Jombang memiliki 10 KPM yang dibentuk dari dan oleh masyarakat desa setempat. Kemudian dari para KPM tersebut dibagi dengan beberapa bidang masing-masing.

"Nah yang kita undang hari ini adalah KPM Bidang Kesehatan. Peran KPM, karena itu pemberdayaan masyarakat, maka bagaimana KPM mampu memotivasi masyakarat, tentang masalah stunting ini," jelas Mas'ud.

Secara materi, kata Mas'ud, mungkin para KPM tidak begitu memahami permasalahan stunting. Oleh karenanya lanjut dia, para KPM harus bekerja sama dengan unsur kekuatan di desa masing-masing seperti kepala desa, dan terutama dengan Bidan Desa.

"Jadi KPM lebih banyak memberdayakan masyarakat, mengingatkan stunting itu cirinya ini. Dan untuk lebih teknis, tentunya nanti bidan atau penyuluh kesehatan, diajak bareng-bareng KPM pemdampingan masalah kesehatan," pungkas Mas'ud.

Penulis: Sutono
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved