Berita Lamongan

NPHD Ditandatangani, Segini Jumlah Anggaran Pilkada Lamongan 2020

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Lamongan 2020 telah ditandatangani.

NPHD Ditandatangani, Segini Jumlah Anggaran Pilkada Lamongan 2020
SURYAOnline/hanif mansyuri
Anggota KPU Lamongan yang baru dilantik foto bersama dengan Bupati Fadeli, Senin (24/6/2019). 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Lamongan 2020 telah ditandatangani Bupati Lamongan, Fadeli, Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali dan Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar.

"NPHD sudah klir dan sudah ditandatangani bersama Bupati di Guest House Pemkab Lamongan, Jumat (4/10) kemarin," kata Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali.

Dengan penandatanganan NPDH, maka usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Lamongan 2020 telah disepakati, yakni sebesar Rp 57,5 miliar untuk KPU Lamongan dan Rp 17,5 miliar untuk Bawaslu Lamongan. Anggaran yang telah disepakati tersebut mengalami perubahan dari usulan yang diberikan KPU Lamongan sejumlah Rp 105,8 miliar, maupun usulan dari Bawaslu Lamongan sebesar Rp 18 miliar.

Memang baru ditandatangani dan itu tidak terlambat, harus berhati-hati karena standar-standarnya harus ada penyesuaian.

Setelah dibicarakan, dibahas bersama dengan teman-teman KPU dan juga Bawaslu, sudah ada kata sepakat.

Lebih lanjut dikatakan, setelah penandatanganan NPHD, tahap selanjutnya adalah memasukkan anggaran yang telah disepakati tersebut, ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

NPHD yang ditandatangani ini akan dimasukkan ke RAPBD tahun 2020, yang nantinya juga melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Lamongan.

Perubahan jumlah anggaran Pilkada 2020, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran dalam setiap tahapan Pilkada.

"Untuk poin-poin yang akan dilakukan efisiensi anggaran diantaranya untuk sosialisasi dan penganggaran belanja barang," kata Mahrus.

Senada dikatakan Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar yang mengaku akan melakukan efisiensi anggaran dengan memusatkan pelaksanaan Bimtek.

"Bimtek yang semula dilakukan di kecamatan, itu nanti akan kita laksanakan di kabupaten, hingga bisa melakukan efisiensi," ucap Badar.

Badar juga menegaskan bahwa perubahan jumlah anggaran yang tercantum dalam NPHD tidak akan mengurangi kinerja Bawaslu Lamongan dalam melakukan pengawasan Pilkada Lamongan 2020.

"Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pada 2020," tuturnya.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved