Berita Surabaya

Tak Ada Pihak Mana Pun yang Bakal Intervensi, Kepolisian Terus Memburu Veronica Koman

Selama proses hukum Veronica Koman terus bergulir, tidak akan ada pihak mana pun yang bakal mengintervensi.

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim)  memastikan kasus tweet provokatif terkait isu Papua yang menjerat aktivis HAM, Veronica Koman akan terus bergulir.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera memastikan selama proses hukum Veronica Koman terus bergulir, tidak akan ada pihak mana pun yang bakal mengintervensi.

"Kedaulatan hukum di Indonesia tidak akan dicampuri oleh pihak asing," katanya di Balai Wartawan Gedung Humas Mapolda Jatim, Sabtu (5/10/2019).

Meskipun Veronica Koman belakangan dinilai Barung kerap membangun opini tandingan, pihak kepolisian akan terus memburu Veronica Koman.

Pernyataan Veronica Koman Tuduh Polisi RI Lakukan Kriminalisasi, Polda Jatim: Sangat Tidak Pantas

Lewat TV Australia Veronica Koman Sebut Keluarganya Diintimidasi, Polda Jatim: Silakan Buktikan

"Dia memberikan opini silahkan. Tapi penekan hukum di kedaulatan negara Indonesia tidak bisa dicampuri oleh siapa pun," jelasnya.

Barung mengatakan, Kepolisian RI telah berusaha melakukan komunikasi di tingkat internasional untuk memulangkan Veronica Koman.

"Sudah kami lakukan dengan koordinasi tingkat internasional. Sayangnya tingkat koordinasi internasional itu memiliki ruang dan waktu," tuturnya.

Ditanya perihal waktu pasti pemulangan Veronica Koman, Barung belum bisa memastikan hal tersebut.

"Tergantung dari koordinasi kepolisian tingkat internasional. Kan instrumennya bukan Polda Jatim lagi," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Veronica Koman telah ditetapkan oleh Polda Jatim sebagai orang yang namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal itu didasari oleh Surat DPO yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim bernomor: DPO/37/IX/RES.2.5./2019/DITRESKRIMSUS

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka atas tweet provokatif mengenai isu Papua.

Veronica Koman bakal dijerat pasal berlapis dari UU No 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU No 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 40/2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved