Berita Surabaya

Pernyataan Veronica Koman Tuduh Polisi RI Lakukan Kriminalisasi, Polda Jatim: Sangat Tidak Pantas

Kombes Pol Frans Barung Mangera: Seseorang dibiayai oleh negara untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di luar negeri justru menjelek-jelekkan negara

SURYA.co.id | SURABAYA - Polda Jatim menanggapi tuduhan Veronica Koman yang menyebut ada upaya kriminalisasi yang berlebihan dilakukan oleh Kepolisian Indonesia terhadap dirinya.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan pernyataan Veronica Koman yang dilontarkan kepada media luar negeri sebagai pernyataan yang tidak patut.

"Kami sejalan dengan Kementerian Luar Negeri, itu sangat tidak pantas," katanya pada awak media di Balai Wartawan Gedung Humas Mapolda Jatim, Sabtu (5/10/2019).

"Ketidakpantasan yang kedua, lho seseorang dibiayai oleh negara untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di luar negeri justru menjelek-jelekkan negara," tambahnya.

Selain itu, bagi Barung, pernyataan Veronica Koman tersebut terbilang memungkiri fakta hukum yang telah dihimpun pihak kepolisian.

Ia berharap, Veronica Koman tidak memperkeruh kasus yang menjerat dirinya sendiri, dengan mengeluarkan wacana tandingan melalui media luar negeri.

"Jangan membentuk opini di ruang publik yang menambah diskreditkan bangsa ini, menambah ketidakpercayaan bangsa ini terhadap hukum yang telah berjalan," ujarnya.

Barung mengimbau, agar Veronica Koman segera kembali ke Indonesia dan menghadapi tuduhan yang didasari bukti-bukti konkret yang menyebabkan dirinya berstatus DPO.

"Datanglah ke RI hadapi masalah yang ada. Kemudian sangkaan anda sebagai tersangka atas hoax dan ujaran kebencian silahkan hadapi," jelasnya.

Sekadar diketahui, Veronica Koman telah ditetapkan oleh Polda Jatim sebagai orang yang namanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal itu didasari oleh Surat DPO yang dikeluarkan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim bernomor: DPO/37/IX/RES.2.5./2019/DITRESKRIMSUS

Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka atas tweet provokatif mengenai isu Papua.

Veronica Koman bakal dijerat pasal berlapis dari UU No 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU No 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No 40/2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Penulis: Luhur Pambudi
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved