Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Melunak Soal KPBU, Pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat Berpeluang segera Terwujud

Keinginan Pemkab Sidoarjo untuk membangun rumah sakit barat menggunakan skema KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga sepertinya bakal terealisasi.

DPRD Sidoarjo Melunak Soal KPBU, Pembangunan Rumah Sakit Sidoarjo Barat Berpeluang segera Terwujud
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Ketua DPRD Sidoarjo Usman (kiri) saat masih menjadi ketua sementara DPRD Sidoarjo di sela acara pelantikan anggota dewan periode 2019-2024, Rabu (21/8/2019). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Keinginan Pemkab Sidoarjo untuk membangun rumah sakit barat menggunakan skema KPBU atau kerjasama dengan pihak ketiga sepertinya bakal terealisasi.

DPRD Sidoarjo yang sebelumnya getol meminta pembangunan menggunakan APBD dan menolak penggunaan skema KPBU sudah mulai melunak.

Penolakan yang terus digaungkan para anggota dewan periode sebekunnya, sudah jarang terdengsr. Bahkan, dewan sudah menggelar Rapat Paripurna sebagai langkah awal terhadap permintaan eksekutif terkait penggunaan skema KPBU untuk rumah sakit barat.

"Ada tiga agenda dalam Rapat Paripurna ini, yakni penyampaian nota penjelasan bupati terhadap raperda tentang RTRW 2019-2029, kemudian dilanjutkan tentang Raperda Pengelolaan barang milik daerah, dan permohonan persetujuan terhadap konsep perjanjian kerjasama KPBU untuk rumah sakit Sidoarjo barat," kata Usman, Ketua DPRD Sidoarjo.

Paripurna sempat tertunda beberapa jam. Penyebabnya, dewan mendadak menggelar rapat Banmus terlebih dulu sebelum paripurna digelar. Tidak seperti biasanya, rapat Banmus dilakukan dulu, baru diagendakan paripurna.

Di paripurna ini, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyampaikan tiga hal tersebut. Tentang RTRW, dikatakannya bahwa revisi RTRW dirasa perlu seiring pesatnya perkembangan di Sidoarjo.

Ada rencana pengembangan bandara, pengembangan jalan tol Krian - Legundi - Bunder, pergeseran jalan arteri baru akibat keretakan struktur geologi, pengembangan kereta api Sidoarjo-Tulangan, dan sebagainya.

Tentang raperda pengelolaan aset, Bupati juga menyebut penting segera disusun supaya pengelolaan aset daerah semakin bagus pengelolaanya.

Meliputi perencanaan kegiatan, kebutuhan, pengangguran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahan, penghapusan, dan beberapa hal lain.

Terkait KPBU, Bupati beberapa kali menyatakan bahwa pembangunan rumah sakit di barat memang sangat dibutuhkan masyarakat. "Ini bukan keinginan saya atau teman-teman di pemkab, ini kebutuhan masyarakat, " katanya.

Pemilihan skema KPBU, disebutnya telah melalui berbagai pertimbangan. Diantaranya terkait kelebihan khusus dalam manajemen resiko, aspek investasi, pembiayaan, penyediaan SDM, dan sebagainya.

"Dengan KPBU, pengelolaan resiko lebih baik. Kemudian aspek investasi, pengembalian berasal dari pembayaran pengguna dalam bentuk tarif, pembayaran, dan bentuk lain yang tidak melanggar undang-undang. Penyediaan SDM juga lebih fleksibel," tandasnya.

Setelah Bupati menyampaikan nota penjelasan, kemudian dilanjutkan pembentukan tiga pansus. Paripurna juga diskors untuk memberi waktu masing pansus memilih ketua dan wakil ketuanya.

Hasilnya, pansus 1 diketuai Tarkit Erdianto dengan wakil Damroni Khudori, pansus 2 ketuanya Adi Samsetyo dan Sudjalil sebagai wakil ketua. Sementara Pansus 3 terkait KPBU malah deadlock.

Pemilihan tidak membuahkan hasil sehingga ditunda di rapat berikutnya. "Pansus tiga bekum terpilih pimpinan, akan dilanjutkan di waktu mendatang," ujar Usman mengumumkan hasil rapat tiga pansus itu sesaat sebelum Paripurna ditutup.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved