Berita Pasuruan

Akan Sidang, Terdakwa Korupsi Dispora Pasuruan Minta Jadi Justice Collaborator. Beberkan Nama-Nama

terdakwa dugaan korupsi Dispora Kabupaten Pasuruan meminta untuk menjadi justice collabolator (JC)

Akan Sidang, Terdakwa Korupsi Dispora Pasuruan Minta Jadi Justice Collaborator. Beberkan Nama-Nama
SURYA.co.id/Galih Lintartika
Lilik Wijayanti saat digelandang ke Kejaksaan Negeri Pasuruan. Lilik Wijayanti ditahan karena kasus korupsi anggaran Dispora Tahun 2017 

SURYA.co.id | PASURUAN - Teka-teki kapan jadwal persidangan kasus dugaan korupsi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Pasuruan akhirnya terjawab sudah. Pengadilan Tipikor Juanda sudah menetapkan jadwal persidangan kasus yang menempatkan tersangka Lilik Wijayanti mantan Kabag sebagai tersangka ini.

Sesuai jadwal, sidang akan dilakukan pekan depan, 15 Oktober 2019. Kejelasan sidang ini, membuat sejumlah pihak penasaran akan ada kejutan apa dalam sidang nantinya. Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengatakan, Pengadilan Tipikor langsung menetapkan hakim dan jadwal sidang.

"Majelis hakim yang akan menyidangkan perkaranya sudah ditunjuk dan mengagendakan jadwal persidangan," terang Denny, Kamis (3/10/2019).

Wiwik Kuasa Hukum tersangka menyebutkan, pihaknya sangat mencurigai ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini.

Ia menjelaskan, berbicara masalah penggunaan anggaran tentu ada pihak-pihak lain yang ikut dalam masalah ini.

"Walaupun tidak ikut, setidaknya ada orang lain yang menerima uang. Artinya klien saya tidak sendiri yang akan terlibat. Ada pihak lain yang mestinya turut bertanggungjawab," ucap Wiwik

Selanjutnya, dilihat dari status kedudukan terdakwa dalam di Dispora, dia tidak memilki kuasa penuh dalam penganggaran.

Ia berharap dalam persidangan terdakwa meminta untuk menjadi justice collabolator (JC) untuk mengungkapkan secara gamblang siapa saja pihak yang terlibat.

"Kalau pihak penyidik tidak menarik pihak lain dalam kasus ini, kita perlu mencurigainya. Ada apa dengan kasus ini? Korupsi itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal. Apalagi dilihat dari kedudukan serta jumlah uang yang diduga dikorupsi oleh terdakwa, terlalu berani kalau ini dilakukan sendiri," ujarnya.

Kasus modus mark up anggaran kegiatan 2017 yang merugikan negara Rp 918 juta ini akan menjadi tantangan penyidik dalam penuntasannya.

Ia meyakini ada orang-orang lain yang terlibat, dan harusnya menjadi pusat perhatian bagi penyidik untuk bisa mengembangkannya.

"Kita akan lihat nanti pasal yang akan didakwakan, kalau dakwaannya memakai dakwaan tunggal dan tidak mengaitkan dengan bersama-sama, perlu dicurigai ini. Penyidik harus mengembangkannya. Jangan sampai terhenti sampai di satu terdakwa saja," harap Wiwik.

Penulis: Galih Lintartika
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved