Advertorial

Plt Wali Kota Blitar Berpesan Tetap Jaga Kerukunan Usai Penandatanganan NPHD Pilkada 2020

Santoso berharap penandatanganan NPHD itu menjadi titik awal pelaksanaan dan persiapan pesta demokrasi di Kota Blitar.

Plt Wali Kota Blitar Berpesan Tetap Jaga Kerukunan Usai Penandatanganan NPHD Pilkada 2020
surabaya.tribunnews.com/samsul hadi
Plt Wali Kota Blitar, Santoso menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pilwali 2020 di Ruang Sasana Praja, Selasa (1/10/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Plt Wali Kota Blitar, Santoso, resmi menyerahkan dana hibah untuk pelaksanaan Pilwali Kota Blitar 2020 ke KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar.

Total dana hibah yang diserahkan ke KPU dan Bawaslu mencapai Rp 21,6 miliar.

Penyerahan dana hibah itu ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan dan jelang coblosan Pilwali Kota Blitar 2020 di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar, Selasa (1/10/2019).

Penandatanganan NPHD disaksikan pejabat dari KPU, Bawaslu, DPRD, Polri, dan TNI. Para pejabat di lingkungan Pemkot Blitar dan lurah juga ikut hadir dalam acara itu.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso berharap penandatanganan NPHD itu menjadi titik awal pelaksanaan dan persiapan pesta demokrasi di Kota Blitar. Dia juga berpesan agar pesta demokrasi berjalan aman, tertib, kondusif, dan tetap menjaga kerukunan.

Lebih penting lagi, kata Santoso, penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tahapan Pilwali Kota Blitar 2020 transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. "Karena dana Pilwali ini berasal dari APBD Kota Blitar. Harapannya pelaksanaannya sesuai rencana," kata Santoso.

Dikatakannya, Pemkot Blitar mengalokasikan dana hibah Rp 21,6 untuk pelaksanaan Pilwali 2020. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 16 miliar dan untuk Bawaslu Rp 5,6 miliar. Untuk tahun ini akan dialokasikan Rp 3 miliar. Dengan rincian untuk KPU Rp 2 miliar dan Bawaslu Rp 1 miliar.

Sedangkan, anggaran sisanya sebesar Rp 18,6 miliar akan diberikan pada 2020. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 14 miliar dan Bawaslu Rp 4 miliar. "Sistem pendanaannya dilakukan mekanisme hibah Pemkot kepada KPU dan Bawaslu," ujarnya.

Menurutnya, NPHD dibuat sekali untuk seluruh pendanaan yakni pada P-APBD 2019 dan APBD 2020. Sedangkan penyaluran anggaran hibah dilakukan melalui tiga tahapan.

Yakni tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 50 persen, dan tahap ketiga 10 persen. Sementara pengembalian sisa dana hibah disetor tiga bulan setelah pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan ke kas pemberi hibah.

Tahapan pelaksanaan Pilwali 2020 dimuali pada 2019 dan 2020. Mulai penandatanganan NPHD, sosialisasi, bimtek, pembentukan panitia atau badan ad hoc hingga proses penghitungan suara dan penetapan calon terpilih. Rencananya, tahapan pemungutan suara direncanakan pada 23 September 2020.

Selain itu, Pemkot juga mengalokasikan anggaran untuk pengamanan pelaksanaan Pilwali 2020 dalam bentuk dana hibah serta kegiatan pada OPD bersangkutan. Dana untuk OPD digunakan untuk pengembangan kehidupan demokrasi di daerah.

Dana itu juga digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dan penertiban alat peraga kampanye psangan calon yang direkomendasikan oleh Bawaslu. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved