Honor PPK, PPS, dan KPPS Naik, Anggaran Pilwali Blitar 2020 Membengkak

SURYA.co.id | BLITAR - Anggaran Pilwali Blitar 2020 mengalami pembengkakan. Pembengkakan anggaran Pilwali Blitar 2020 karena ada kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS. Total kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS mencapai Rp 3,6 miliar.

"Ada usulan kenaikan honorarium badan ad hoc oleh KPU RI dan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Kenaikannya mencapai Rp 3,6 miliar," kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, usai menandatangani NPHD dengan Pemkot Blitar, Selasa (1/10/2019).

Umam mengatakan dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc otomatis anggaran Pilwali Blitar 2020 untuk KPU ikut membengkak. Awalnya, KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 miliar.

Dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc, KPU merevisi usulan anggaran Pilwali Blitar menjadi Rp 16,6 miliar.

"Setelan diverifikasi, usulan anggaran Pilwali untuk KPU yang disetujui Pemkot sekitar Rp 16 miliar," ujar Umam.

Dikatakannya, anggaran untuk KPU itu akan dicairkan dua tahap pada 2019 dan 2020.

Pada tahun ini, anggaran yang diberikan ke KPU sekitar Rp 2 miliar.

"Anggaran itu untuk sosialisasi, penetapan syarat minimal dukungan perseorangan, dan pembentukan petugas pengawas Pemilu," katanya.

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, menambahkan Bawaslu mengajukan anggaran Rp 6 miliar untuk Pilwali Blitar 2020.

Tetapi, anggaran yang disetujui Pemkot Blitar hanya Rp 5,6 miliar.

Anggaran itu juga diberikan dua tahap pada 2019 dan 2020.

Rencananya, pada tahun ini, anggaran yang diberikan ke Bawaslu sekitar Rp 1 miliar.

"Anggaran tahun ini akan kami pakai untuk merekrut Panwascam. Perekrutan Panwascam akan dilakukan tahun ini," imbuh Bambang.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso, menuturkan penandatanganan dana hibah Pilwali Blitar 2020 untuk KPU dan Bawaslu sudah ditandatangani bersama.