Pilwali Blitar 2020

Honor PPK, PPS, dan KPPS Naik, Anggaran Pilwali Blitar 2020 Membengkak

Anggaran Pilwali Blitar 2020 mengalami pembengkakan karena ada kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS

surya/samsul hadi
Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko (kiri) dan Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam, seusai menandatangani NPHD di Pemkot Blitar, Selasa (1/10/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR - Anggaran Pilwali Blitar 2020 mengalami pembengkakan. Pembengkakan anggaran Pilwali Blitar 2020 karena ada kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS. Total kenaikan honorarium untuk tenaga PPK, PPS, dan KPPS mencapai Rp 3,6 miliar.

"Ada usulan kenaikan honorarium badan ad hoc oleh KPU RI dan masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan. Kenaikannya mencapai Rp 3,6 miliar," kata Ketua KPU Kota Blitar, Choirul Umam, usai menandatangani NPHD dengan Pemkot Blitar, Selasa (1/10/2019).

Umam mengatakan dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc otomatis anggaran Pilwali Blitar 2020 untuk KPU ikut membengkak. Awalnya, KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp 13 miliar.

Dengan adanya kenaikan honorarium badan ad hoc, KPU merevisi usulan anggaran Pilwali Blitar menjadi Rp 16,6 miliar.

"Setelan diverifikasi, usulan anggaran Pilwali untuk KPU yang disetujui Pemkot sekitar Rp 16 miliar," ujar Umam.

Dikatakannya, anggaran untuk KPU itu akan dicairkan dua tahap pada 2019 dan 2020.

Pada tahun ini, anggaran yang diberikan ke KPU sekitar Rp 2 miliar.

"Anggaran itu untuk sosialisasi, penetapan syarat minimal dukungan perseorangan, dan pembentukan petugas pengawas Pemilu," katanya.

Ketua Bawaslu Kota Blitar, Bambang Arintoko, menambahkan Bawaslu mengajukan anggaran Rp 6 miliar untuk Pilwali Blitar 2020.

Tetapi, anggaran yang disetujui Pemkot Blitar hanya Rp 5,6 miliar.

Halaman
12
Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved