Breaking News:

Berita Jember

Perempuan Petani di Jember bersama Massa Perjuangkan Sertifikat Tanah, Demo di Pemkab dan DPRD

Ibu dua orang anak ini hidup di kawasan thethelan, sebutan untuk kawasan permukiman yang berada di kawasan milik Perhutani.

surya.co.id/sri wahyunik
Ribuan petani di Jember melakukan demo di DPRD Jember menolak RUU Pertanahan yang dianggap merugikan mereka, Senin (30/9/2019). 

Surya.co.id| JEMBER  - Ny Sulami (35) warga Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, Jember duduk di area drop zone di depan pintu masuk DPRD Jember, Senin (30/9/2019). Petani kopi itu tidak sendiri, namun bersama ribuan orang yang memadati pelataran DPRD Jember. Sebelumnya, di bawah terik matahari, mereka memadati depan kantor Pemkab Jember di Jl Sudarman, Jember.

Sulami termasuk satu dari ribuan orang yang ikut berdemo di Kantor Pemkab dan DPRD Jember. "Karena ingin memperjuangkan sertifikat tanah. Saya pingin punya sertifikat untuk tanah saya, biar ada kepastian," ujar Sulami dalam bahasa Indonesia berdialek Madura.

Ibu dua orang anak ini hidup di kawasan thethelan, sebutan untuk kawasan permukiman yang berada di kawasan milik Perhutani. Thethelan, awalnya kawasan hutan yang kemudian berubah menjadi kawasan permukiman.

Sulami mengaku sudah hidup di kawasan tersebut selama 20 tahun. "Saya sudah 20 tahun hidup di situ. Bersama orang satu dusun, Dusun Baban Timur. Sudah jadi rumah-rumah dan dihuni warga," imbuhnya.

Sulami bersama ratusan perempuan yang ikut berdemo menginginkan tanah mereka memiliki kekuatan hukum melalui selembar sertifikat. Apa yang dialami Sulami, merupakan contoh satu dari sejumlah konflik agraria di Kabupaten Jember. Karenanya, para petani itu melakukan perjuangan. Perjuangan yang mereka lakukan salah satunya ikut demonstrasi ke Kantor Pemkab dan DPRD Jember, Senin (30/9/2019).

Demo yang diikuti oleh ribuan orang petani itu menyuarakan sejumlah tuntutan, antara lain, mendesak Bupati Jember Faida segera membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

GTRA nantinya bertugas menyelesaikan sejumlah konflik agraria di daerah setempat. Jika konflik agraria bisa diselesaikan, maka tanah bisa diredistribusikan ke masyarakat, salah satunya melalui pemberian sertifikat aset kepada rakyat.

Aksi yang dikoordinasi oleh Serikat Tani Independen (Sekti) itu diikuti oleh petani dari sejumlah desa di Kabupaten Jember.

Ketua Sekti Jember, M Juma'in mengatakan masih ada 12 konflik agraria di Jember. "Dan itu harus segera diselesaikan, ada 12 konflik agraria di Jember. Antara lain terjadi dengan Perhutani, perkebunan daerah dan negara, juga perkebunan swasta," ujar Juma'in.

Konflik agraria di Jember antara lain terjadi di Desa Curahnongko dan Curahtakir Kecamatan Tempurejo, Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, Ketajek Kecamatan Panti, juga Mangaran Kecamatan Ajung.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved