Berita Surabaya

Ke Mana Arah Pajak Daerah Bermuara? Ini Penjelasan Kepala BPKPD Surabaya Yusron Sumartono

Pembangunan pesat yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya tentu tidak lepas dari peran serta masyarakatnya dalam bentuk taat pajak.

Ke Mana Arah Pajak Daerah Bermuara? Ini Penjelasan Kepala BPKPD Surabaya Yusron Sumartono
istimewa
Ilustrasi alur pendapatan pajak, pengelolaan, dan pelaksanaan program 

SURYA.co.id - Kepatuhan membayar pajak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Sebab, prinsip dasar pajak adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga pajak daerah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat.

Pembangunan pesat yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya tentu tidak lepas dari peran serta masyarakatnya. Melalui pajak yang mereka bayar, berarti mereka sudah berkontribusi dalam pembangunan Kota Surabaya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya, Yusron Sumartono, mengatakan pajak memang wajib dipungut oleh negara. Tujuannya, untuk menjalankan roda pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Program fisik berupa pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan di seluruh penjuru kota, misalnya, pembangunan frontage road, box culvert, penambahan jalan baru, penambahan dan pemeliharaan taman kota serta pembangunan infrastruktur lainnya.

Sedangkan pembangunan non-fisik, contohnya pemberian makanan tambahan kepada kelompok masyarakat tertentu, yakni lansia terlantar, anak yatim-piatu, penyandang disabilitas, hingga penderita HIV-AIDS.

Selain itu, ada pula optimalisasi layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis mulai tingkat dasar hingga tingkat menengah, dan berbagai layanan publik yang diberikan kepada warga.

“Nah, itu semua pakai pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Jadi, pajak itu dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat,” kata Yusron.

Saat ini, BPKPD mengelola 9 jenis pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Semua jenis pajak itu dibayarkan oleh warga ke bank yang telah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya.

“Dari beberapa bank itu, nanti akan terkumpul di Bank Jatim atau bank pemerintah, lalu masuk ke kas
daerah,” terang Yusron.

Halaman
123
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved