Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Ngotot Bahas PAK 2019

Jika mengacu pada Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, harusnya DPRD Sidoarjo sudah tidak bisa lagi membahas PAK 2019.

surabaya.tribunnews.com/m taufik
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Jumat (27/9/2019). 

Dengan aturan ini, jelas tidak mungkin PAK dibahas. Karena Banggar dan AKD DPRD Sidoarjo lainnya baru terbentuk. Padahal masa tujuh hari juga sudah lewat karena evaluasi dari Gubernur Jatim sudah turun sejak tanggal 10 September 2019 lalu.

Beberapa waktu lalu, menurut Kayan, Gubernur Jawa Timur telah memberi kelonggaran waktu terkait pembahasan PAK. Namun, pihaknya juga ragu karena ada undang-undang yang jelas mengaturnya.

Pada PAK 2019 Ini ada tambahan anggaran sebesar Rp 600 miliar. Dari nilai APBD sebanyak Rp 4,9 triliun menjadi Rp 5,4 triliun. Jika PAK terlewatkan, artinya ada Rp 600 miliar tidak bisa dibelanjakan alias sia-sia.

Tapi jika dipaksakan tetap dibahas, ada persoalan lain yang juga mengganjal. Yakni pelaksanaan program yang tinggal tiga bulan lagi. Apalagi jika pembahasan PAK tak segera tuntas.

Pada Rapat Paripurna ini, DPRD Sidoarjo juga mengumumkan para anggota Banggar, Banmus, Badan Kehormatan, Bapemperda, dan sejumlah alat kelengkapan dewan lain.

Ketua Banggar, seperti biasa dijabat oleh Ketua DPRD Sidoarjo. Demikian halnya jabatan Ketua Banmus. Sementara Badan Kehormatan diketuai oleh Ainun Jariyah dari PKB, Ketua Bapemperda Abdillah Nasih juga dari PKB.

Ketua Komisi A ketuanya Subandi juga dari PKB, Ketua Komisi B Bambang Pujianto dari Gerindra, Komisi C ketuanya Suyarno dari PDIP, dan Komisi D Dhamroni Chodlori juga dari PKB.

Penulis: M Taufik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved