Berita Jawa Timur

DPRD Jatim Minta Penambahan 18 Staf Ahli

Di periode lalu, ada 1 staf ahli di setiap fraksi. Sedangkan untuk periode 2019-2024, diusulkan penambahan menjadi tiga orang.

DPRD Jatim Minta Penambahan 18 Staf Ahli
SURYAOnline/Bobby Constantine Koloway
Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 saat dilantik pada 31 Agustus 2019 lalu. 

SURYA.co.id | SURABAYA – DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 meminta penambahan staf ahli

Di periode lalu, ada 1 staf ahli di setiap fraksi. Sedangkan untuk periode 2019-2024, diusulkan penambahan menjadi tiga orang. 

Usulan ini pun telah masuk dalam rancangan tata tertib yang diajukan oleh DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Dengan penambahan anggota staf, kami berharap kinerja dewan bisa meningkat,” kata Ketua Pansus Penyusunan Tata Tertib DPRD Jatim, Bambang Yuwono kepada jurnalis ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (27/9/2019).

Penambahan jumlah komisi ini telah melalui pertimbangan panjang dengan memperhatikan tugas pokok dewan. Yakni, fungsi penyusunan perda (legislasi), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

”Kalau tidak bisa menjadi tiga paling tidak menjadi dua staf,” kata Bambang yang juga politisi PDI Perjuangan ini.

Saat ini, jumlah Fraksi di DPRD Jatim mencapai sembilan. Apabila mempertimbangkan usulan tersebut, maka jumlah staf di DPRD Jatim akan mencapai 27 orang dari yang sebelumnya sembilan orang.  

Selain penambahan staf di tiap fraksi, tatib yang baru juga mengusulkan adanya regulasi yang bersifat kedaerahan. Misalnya, penggunaan pakaian kebaya di saat sidang paripurna yang bertepatan dengan hari nasional. ”Misalnya, Hari Kartini atau Hari Perempuan sedunia,” jelas Bambang.

Kemudian, saat Sidang Paripurna Istimewa, DPRD Jatim juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya tiga stansa. ”Lirik lagu Indonesia Raya yang tiga stanza syarat akan pesan-pesan perjuangan dan nasionalisme,” kata mantan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.

Selain itu, isi tatib yang baru relatif sama. Misalnya, dengan tetap mempertahankan jumlah komisi dan pimpinan dewan yang masing-masign berjumlah lima. ”Penambahan jumlah pimpinan dewan maupun komisi belum dapat dilakukan saat ini karena memperhatikan efek turunannya,” kata Bambang.

”Misalnya, penambahan jumlah komisi akan mempengaruhi syarat minimal anggota fraksi dari yang sebelumnya berjumlah lima menjadi enam. Padahal, fraksi sudah ditetapkan beberapa waktu lalu,” katanya.

”Kami sedang konsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Apabila rekomendasi dari Kemendagri telah turun, selanjutnya DPRD akan mengesahkan melalui mekanisme Rapat Paripurna. Rencananya, pengesahan tatib bersamaan dengan pimpinan Dewan Jatim yang definitif pada Senin (30/9/2019) mendatang,” pungkasnya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved