Polda Jatim Turunkan Pasukan Asmaul Husna dan Polwan Cantik di DPRD Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Polda Jawa Timur menerjunkan pasukan Asmaul Husna untuk mengamankan aksi massa di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Kamis (26/9/2019).

Mereka saat ini telah disiagakan di halaman Gedung DPRD Jatim.

Pasukan ini akan berada pada barisan depan berhadapan langsung dengan demonstran.

Pada sejumlah aksi besar, pasukan Asmaul Husna ini sering diturunkan, terutama pada aksi yang berpotensi rusuh.

Pasukan ini terdiri dari ratusan anggota polisi penghafal 99 nama-nama Allah.

Mereka mengenakan sorban putih di kepala mereka.

"Kami ingin aksi unjukrasa nanti berjalan aman dan tertib. Karena itu, bukan polisi bersenjata yang ada di depan. Tetapi pasukan asmaul husna," kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, Kamis (26/9/2019).

Tak hanya itu, untuk membuat suasana tetap adem, ratusan polisi wanita (Polwan) cantik juga akan disiagakan.

Mereka pula yang akan mendampingi peserta aksi bersama-sama dengan pasukan asmaul husna.

"Karana itu, kami meminta adik-adik mahasiswa juga tertib. Jangan membuat anarkis, sehingga memancing emosi aparat. Imbauan sama juga kami sampaikan kepada aparat keamanan. Prinsipnya, aspirasi tetap bisa disampaikan dengan baik, tanpa ada ketegangan," katanya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, pihaknya juga menyiagakan mobil rantis dan watercanon. "

"Walau begitu tidak ada senjata tajam. Peluru karet juga tidak dipakai," ujaranya.

Luki optimistis, aksi yang dijadwalkan berlangsung siang ini berjalan kondusif. Tidak ada gangguan, apalagi kerusuhan.

"Kami juga sudah siapkan 700 aparat pengamanan untuk mengawal aksi," katanya.

Diketahui, Kamis (26/9/2019) hari ini, akan ada aksi massa besar-besaran di Kota Surabaya.

Aksi ini akan berpusat di depan kantor DPRD Jatim Jalan Indrapura.

Lebih dari 5.000 massa akan turun. Terdiri dari mahasiswa, ormas dan masyarakat umum.

Sesuai agenda, massa yang mengatasnamakan aliansi Kekuatan Sipil ini menolak sejumlah undang-undang (RUU).

Di antaranya adalah UU KPK, RUU KUHPidana, dan sejumlah UU lain.