Berita Lamongan

Tagih Janji Nawacita Presiden Joko Widodo, Petani Hutan Lamongan Ancam Datangi Istana Negara

Momen Hari Tani ini bakal dimanfaatkan masyarakat petani hutan menagih harapan yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres

Tagih Janji Nawacita Presiden Joko Widodo, Petani Hutan Lamongan Ancam Datangi Istana Negara
SURYA.co.id/Hanif Manshuri
Masyarakat Petani Hutan Lamongan musyawarah membahas persoalan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Senin (23/9/2019) 

SURYA.co.id | LAMONGAN - Masyarakat Petani Hutan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, menagih janji dan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk Presiden untuk merealisasikan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Momen Hari Tani ini bakal dimanfaatkan masyarakat petani hutan menagih harapan yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo pada saat kampanye Pilpres.

Ketua DPC Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Lamongan, Sonny Andi Akhmad mengatakan perhutanan sosial kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan akses legal berupa SK ijin bagi petani penggarap hutan untuk memanfaatkan hutan negara.

Sebelum adanya program perhutanan sosial, kata Sonny, petani penggarap di kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani tidak memiliki kepastian hukum pemanfaatan.

Mappan Lamongan membantu program Nawacita Jokowi dalam hal sosialisasi ke bawah dan membantu masyarakat desa hutan di Lamongan untuk mengajukan Program Perhutanan Sosial.

"Bentuk pengajuan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)," kata Sonny, Senin (23/9/2019).

Namun, kenyataan di lapangan menuai banyak penolakan dari Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mojokerto melalui pejabat di bawahnya, baik berupa ancaman maupun hasutan yang disampaikan kepada masyarakat.

Bahkan, BKPH (Bagian Kesatuan Pemangku Hutan) Ngimbang mengeluarkan Surat Edaran yang dibacakan oleh KRPH ( Kepala Resort Pemangku Hutan) isinya adalah penggalan-penggalan pasal dalam P39 yang diterjemahkan secara bebas dan tidak rasional.

"IPHPS dianggap lebih mencekik warga dari pada skema sebelumnya," tandasnya.

Hingga saat ini, pihaknya bersama masyarakat petani hutan telah mengajukan 19 pengajuan IPHPS, yakni 6 Gapoktan dan 13 Poktan dengan jumlah total luas lahan 9.737 hektare dan 4.850 petani pengaju.

Dalam prosesnya, ungkap Sonny, telah ada 15 Gapoktan dan Poktan dalam proses verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi subyek dan verifikasi obyek.

Dengan momentum peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2019 ini, Mappan Lamongan, DPW Gema PS Indonesia Jawa Timur dan masyarakat petani hutan Lamongan menagih janji dan komitmen KLHK dan Presiden untuk segera memberikan IPHPS.

Presiden, terang ketua DPC Gema PS Indonesia Indonesia, Miftachul Rochiem, menaruh perhatian besar pada petani seperti tertuang dalam Nawacita.

Masyarakat petani hutan, terang Mifta, memberi batas waktu hingga akhir Oktober dan mengancam akan datang ke istana negara jika tidak segera diwujudkan.

"Kami akan menagih janji Nawacita Jokowi secara langsung di depan Istana Presiden," ungkapnya.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved