Grahadi

Pemprov Jatim

Proyek Kilang Minyak Tuban, Pemprov Jatim Minta Pertamina Bereskan Pembayaran Lahan Warga Terdampak

Ibu Gubernur meminta agar Pertamina serta BPN untuk segera melakukan appraisal pada lahan warga dan yang sudah setuju agar segera dibayarkan

Proyek Kilang Minyak Tuban, Pemprov Jatim Minta Pertamina Bereskan Pembayaran Lahan Warga Terdampak
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Setiajit. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan PT Pertamina sempat menunda penandatangan MoU terkait pembangunan mega proyek kilang minyak grass root refinery di Kabupaten Tuban.

Mega proyek yang bakal digarap Pertamina dengan investor asing Rosneft tersebut, bakal membuat kilang minyak dengan kemampuan produksi hingga 300 ribu barel minyak per hari.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Setiajit mengatakan penandatangan MoU dengan Pertamina seharusnya dilakukan pekan lalu. Namun karena sejumlah alasan, penandatanganan MoU tersebut ditunda lantaran dibutuhkan adanya perubahan kesepakatan, baik dari Pertamina maupun Pemprov Jatim.

"Kami sepakat untuk melakukan sejumlah perubahan. Dan Ibu Gubernur juga menginginkan agar penandatanganannya dilakukan di lapangan. Selain itu, Ibu Gubernur meminta agar Pertamina serta BPN untuk segera melakukan appraisal pada lahan warga dan yang sudah setuju agar segera dibayarkan sesuai appraisal," kata Setiajit, Senin (23/9/2019).

Sebab, hingga saat ini belum semua dilakukan appraisal dan belum ada pembayaran satu pun untuk lahan warga yang akan dibebaskan.

Setiajit menjelaskan, bahwa untuk proyek kilang minyak bernilai Rp 230 trilliun ini membutuhkan ratusan hektare lahan.

Dengan rincian, sebanyak 348 lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 109 hektare milik Perhutani, dan juga lahan warga sebesar 314 hektare. Proyek ini juga akan membutuhkan tambahan lahan dengan reklamasi seluas 165 hektare.

Untuk lahan KLHK, dikatakan Setiajit sudah dilakukan pembayaran oleh Pertamina. Sedangkan untuk lahan Perhutani akan segera dilakukan tukar guling dengan nilai dua kali lipat.

"Yang lahan milik warga sudah ada sebanyak 348 bidang yang diukur dari total 815 hektare. Maka kita ingin agar segera dilakukan appraisal, kalau ppraisal harus keseluruhan. Kalau sudah selesai diukur diappraisal, maka kalau warga setuju segera dibayarkan," katanya.

Lebih lanjut, Setiajit menegaskan bahwa sejauh ini memang masih ada masyarakat yang mengalami pro dan kontra.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved