Khofifah Paparkan Strategi dan Tanggung Jawab Menjaga Kedaulatan NKRI di Orientasi Anggota DPD RI

“DPD dan aspirasi daerah merupakan hal yang saling berkaitan erat. Posisi kita adalah bagaimana bersama-sama memberikan penyerapan aspirasi,"

Khofifah Paparkan Strategi dan Tanggung Jawab Menjaga Kedaulatan NKRI di Orientasi Anggota DPD RI
ist/humas prov jatim
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menjadi memberikan paparan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 kegiatan orientasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel JW Marriott Jakarta dan The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta, Jumat (20/9/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2019-2024 mengikuti kegiatan orientasi yang diadakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Hotel JW Marriott Jakarta dan The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta.

Orientasi dan pemantapan ini adalah bekal bagi anggota DPR dan DPD sebelum dilantik pada Oktober 2019 mendatang.

Berbagai narasumber dihadirkan untuk memberikan pembekalan bagi anggota DPD RI tersebut. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menjadi narasumber di The Ritz Carlton Hotel, Mega Kuningan Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Di hadapan anggota DPD RI, Khofifah memaparkan berbagai strategi penyerapan aspirasi di daerah. Dalam konteks tugas utama, salah satu lokus penyerapan aspirasi DPD adalah di provinsi, bahkan di kabupaten/kota.

“DPD dan aspirasi daerah merupakan hal yang saling berkaitan erat. Posisi kita adalah bagaimana bersama-sama memberikan penyerapan aspirasi ini bisa berbasis provinsi, bisa berbasis kabupaten, bisa berbasis kota,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, untuk memahami hal tersebut perlu pendalaman masalah. Artinya tidak mungkin bisa melakukan penyerapan aspirasi tanpa memahami RPJMD masing-masing provinsi, kabupaten/kota, dan disinergikan dengan RPJMN yang sekarang sedang berproses.

“Tanpa memahami RPJMD terutama IKU-nya (Indeks Kinerja Utama) di setiap kabupaten/kota atau provinsi yang kemudian ada proses transformasi kepemimpinan. Biasanya kemudian ada diskusi-diskusi untuk bisa mengangkat dinamika seluruh aspirasi yang berkembang,” kata Khofifah.

Dicontohkan, dulu di Jatim terdapat 9 IKU di RPJMD yang lama, maka sekarang ada 11 IKU pada RPJMD yang baru. Di antara pengembangan IKU, dirinya melihat kebencanaan. Karena dari indeks kebencanaan menurut BNPB akan berdampak pada risiko kemiskinan sampai 80 persen.

“Jarang sekali ini dilihat sebagai satu variabel yang ternyata memiliki signifikasi terhadap turunnya kesejahteraan, yang akhirnya menimbulkan kemiskinan baru. Jawa Timur termasuk wilayah yang memiliki kerawanan kebencanaan yang sangat tinggi,” ujar Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya peran DPD bersama pemerintah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu kegiatan ini menjadi forum saling memberikan kontribusi untuk memberikan tanggung jawab kepada kedaulatan NKRI.

“Posisi kita membangun pertanggungjawaban untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved