Inilah 14 Pasal Bermasalah di RUU KUHP Versi Presiden Jokowi, Bertentangan dengan Amanat Reformasi

Terungkap ada 14 pasal bermasalah di RUU KUHP disampaikan Presiden Jokowi. Pasal-pasal itu bertentangan dengan amanat reformasi.

Inilah 14 Pasal Bermasalah di RUU KUHP Versi Presiden Jokowi, Bertentangan dengan Amanat Reformasi
Tangapan Layar Youtube
Inilah 14 Pasal Bermasalah di RUU KUHP Versi Presiden Jokowi, Bertentangan dengan Amanat Reformasi 

Oleh karena itu Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.

Ia sekaligus meminta Menkumham mengkaji pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi.

"Saya perintahkan Menkumham kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat senagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah sepakat untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk segera disahkan dalam rapat paripurna DPR.

ALASAN Presiden Jokowi Tunda RUU KUHP, Ini Perintah pada Menkumham dan Permintaannya pada DPR

Kesepakatan diambil dalam Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I RKUHP yang dilakukan Komisi III DPR bersama Menkumham Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (18/9/2019).
Keputusan ini mendapat penolakan yang luas di masyarakat.

Sebab, sejumlah pasal yang terdapat di dalam RKUHP dinilai bertentangan dengan amanat reformasi dan kebebasan berekspresi.

Demonstrasi besar kemudian dilakukan aktivis dan mahasiswa di depan Gedung DPR pada Kamis (19/9/2019).

Mereka mempermasalahkan sejumlah pasal dalam RKUHP yang dianggap terlalu jauh masuk ke ruang privat warga negara.

Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal perzinaan.

Pasal lain yang menjadi sorotan antara lain pidana terhadap pelaku penghinaan terhadap presiden.

Halaman
1234
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved