Berita Jember

DPRD dan Kepala Daerah Harus Mengevaluasi Perda yang Diskriminatif

Pemerintah daerah harus mengoreksi Perda-Perda yang diskriminatif, termasuk di dalamnya diskriminasi kepada perempuan.

DPRD dan Kepala Daerah Harus Mengevaluasi Perda yang Diskriminatif
surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Workshop konsultasi pemenuhan hak asasi perempuan melalui kebijakan daerah untuk wilayah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Jember. 

SURYA.co.id | JEMBER - Pemerintah harus mengoreksi peraturan daerah yang diskriminatif.

Hal ini bisa dimulai dengan dilakukannya evaluasi oleh anggota DPRD tingkat kabupaten/kota yang baru terpilih lewat 2019. 

Evaluasi itu untuk mencari Perda yang diskriminatif, kemudian mengoreksi dan memperbaikinya. Perbaikan Perda dilakukan bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Hal ini disampaikan oleh Peneliti dari The Centre for Humas Rights, Multuculturalism and Migration (CHRM2) Universitas Jember, Al-Khanif, dalam workshop konsultasi pemenuhan hak asasi perempuan melalui kebijakan daerah untuk wilayah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

Workshop itu digelar di Universitas Jember mulai Kamis (19/9/2019) dan berakhir Jumat (20/9/2019).

"Pemerintah daerah harus mengoreksi Perda-Perda yang diskriminatif, termasuk di dalamnya diskriminasi kepada perempuan. Bisa dimulai dari anggota dewan yang mengevaluasi Perda yang diskriminatif dan tidak inklusi. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Banyuwangi, dan Situbondo sudah memulainya," ujar Khanif.

Untuk koreksi dan evaluasi itu, lanjutnya, bisa melibatkan masyarakat (civil society). Menurutnya, koreksi terhadap Perda yang diskriminatif itu menjadi salah satu cara pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Timur. Dia menegaskan Perda seharusnya inklusi yang mengakomodasi dan memenuhi hak-hak semua orang.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahe'i mengatakan, workshop itu digelar untuk memetakan peluang dan tantangan pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Timur.

"Sebab pemenuhan hak asasi perempuan di Jawa Timur ini masih rendah. Jadi apa kendalanya ini yang digali bersama," ujar Imam.

Menurutnya, ada sejumlah penyebab rendahnya pemenuhan hak asasi perempuan di Jatim, antara lain faktor menguatnya radikalisme dan puritansi beragama di masyarakat, yang kemudian itu mempengaruhi kebijakan negara.

Akibatnya, kebijakan itu memihak kepada kelompok tertentu, dan merugikan kelompok tertentu yang lain.

"Biasanya kelompok rentan, seperti perempuan yang menjadi korban," tegasnya.

Faktor lain tidak terpenuhinya hak asasi perempuan, lanjutnya, karena pemerintah daerah (kepala daerah dan anggota DPRD) tidak komperehensif melihat sebuah akar persoalan di masyarakat.

"Sehingga membuat kebijakan yang tidak komprehensif, dan malah merugikan kelompok rentan seperti perempuan. Tidak bisa persoalan perempuan diselesaikan dengan kebijakan yang berdasar dari agama. Itu tidak menjawab persoalan," tegasnya.

Workshop yang digelar dua hari itu dihelat oleh Komnas Perempuan, CHRM2, Gender Studies, Keris Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Westminster Foundation for Democracy.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved