Ekonomi Bisnis

DPD Perbarindo Jatim dan BI Jatim MoU Penukaran Uang Tidak Layak Edar, Ini Tujuannya

DPD Perbarindo Jatim dan BI KPw Jatim, melakukan penandatanganan MoU tentang Penukaran Uang Tidak Layak Edar atau UTLE

DPD Perbarindo Jatim dan BI Jatim MoU Penukaran Uang Tidak Layak Edar, Ini Tujuannya
sri handi lestari/surya
Amanlison Sembiring, Deputi BI KPw Jatim, bersalaman dengan Ketua DPD Perbarindo Jatim usai melakukan penandatangananan tentang penukaran uang tidak layak erdar atau UTLE di sela pembukaan Musda Perbarindo DPD Jatim ke-10 di Surabaya, Kamis (19/9/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPD Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) Jawa Timur dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI KPw Jatim), melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penukaran Uang Tak Layak Edar (UTLE). Kerjasama itu untuk mengganti UTLE dengan uang baru yang didistribusikan melalui BI. Ketua Perbarindo Pusat, Joko Suyanto, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari dukungan Perbarindo terhadap kebijakan BI dalam mengurangi peredaran UTLE.

"UTLE yang ada di masyarakat kecil bisa ditukarkan dengan uang baru yang bisa memperbarui uang edar di masyarakat," jelas Joko disela Musyawarah Daerah (Musda) Perbarindo DPD Jatim ke 10 di Surabaya, Kamis (19/9/2019).

Setelah penandatanganan MoU tersebut, Perbarindo akan memilih dan menentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), yang akan menjadi penerima penukaran uang UTLE. Dari BI Kpw Jatim, penandatanganan dilakukan bersama Amanlison Sembiring, Deputi BI KPw Jatim. Amanlison mengatakan, bila dengan MoU ini, upaya BI dalam menarik UTLE bisa lebih cepat.

"Jadi uang yang beredar adalah layak edar semua, tidak merugikan masyarakat dan masyarakat juga tenang," ungkap Amanlison.

Sementara itu, terkait Musda, Perbarindo mentargetkan peningkatan pelayanan ke masyarakat dengan mengikuti trend saat ini.

"Yaitu pelayanan digital, mulai dari produk hingga layanan ke masyarakat," ungkap Joko.

Target tersebut menjadi satu diantara target lainnya, seperti melakukan penguatan kelembagaan masing-masing BPR/BPRS dan melakukan sinergi dengan perbankan umum maupun lembaga keuangan lainnya untuk peningkatan kinerja.

Apalagi dalam musda ke 10 yang berlangsung hingga Jumat (20/9/2019) itu, juga diisi dengan seminar bertema Tantangan BPR/BPRS dalam Dinamika Regulasi yang Semakin Ketat di Era Revolusi Industri 4.0 Sebagai Upaya Peningkatan Layanan Terhadap UMKM.

Dalam kesempatan itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Jawa Timur, Heru Cahyono, menambahkan bila kinerja BPR/BPRS di Jatim pada tahun 2019 ini terlihat mengalami pertumbuhan yang baik.

"Tapi kami terus melakukan pengawasan, agar jangan sampai kinerja itu menurun. Tapi malah lebih meningkat lagi," kata Heru.

Dalam kesempatan itu, Heru menyebutkan di semeter I tahun 2019, kinerja dari 293 BPR Konvensional dan 27 BPR Syariah cukup positif.

Dengan mencatatkan pertumbuhan volume usaha 5,78 persen (yoy) menjadi Rp 16,1 Triliun, DPK 6,79 persen (yoy) menjadi Rp 10,6 Triliun, dan Kredit 8,74 persen (yoy) menjadi Rp 12 triliun.

"Hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan, khususnya BPR dan BPR Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik," tandas Heru Cahyono.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved