Berita Surabaya

Disdag Surabaya akan Sidak Penjual Pakaian Bekas Impor ke Mal-Mal, Sudah Siapkan Sanksi

Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya bakal melakukan sidak ke mal-mal dan pusat perbelanjaan lainnya terkait penjualan pakaian bekas impor.

Disdag Surabaya akan Sidak Penjual Pakaian Bekas Impor ke Mal-Mal, Sudah Siapkan Sanksi
delya octovie/surya
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwiek Widayati, Jumat (20/9/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya bakal melakukan sidak ke mal-mal dan pusat perbelanjaan lainnya. Sidak ini untuk menemukan para pedagang yang melakukan penjualan pakaian bekas impor.

"Namanya perdagangan itu pintunya bisa masuk ke mana saja. Karena itu, kami juga akan turun ke mal, toko-toko modern, dan lain sebagainya," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya, Wiwiek Widayati, Jumat (20/9/2019).

Terkait sanksi yang diterapkan kepada para pedagang pakaian impor bekas itu, Wiwiek menegaskan bahwa sesuai ketentuan yang ada, jika sudah dilakukan sosialisasi namun pedagang tersebut masih tetap berjualan pakaian yang dilarang, tentunya pihaknya dengan tegas akan memberikan sanksi.

“Jadi prosesnya ini kan kita sudah pernah sosialisasi, jadi nanti prosesnya ketika kita turun di lapangan dan masih menemukan, pasti ada sanksi yang kita tegakkan,” jelasnya.

Untuk para pedagang kaki lima (PKL) di daerah-daerah yang biasa menjual pakaian impor bekas, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan edukasi di lapangan, serta melakukan pembinaan di Kantor Disdag.

Pembinaan tersebut diikuti oleh 55 PKL dari beberapa wilayah, di antaranya Gembong, Sulung dan Tugu Pahlawan.

Kepala Unit Pelayanan Teknik (UPT) Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Eka Setya Budi menambahkan, pihaknya mendukung penuh langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Apalagi, aturan larangan penjualan pakaian impor bekas telah tercantum dalam Permendag No 51/2015 dan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 2.

“Memang sudah ada dasarnya bahwa impor pakaian bekas itu dilarang. Di sini masih banyak ditemukan, makanya mau tidak mau memang harus ditertibkan,” kata Eka sapaan lekatnya.

Pihaknya memastikan akan mensosialisasikan Permendag itu ke kabupaten atau kota lain di Jatim.

Halaman
12
Penulis: Delya Octovie
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved