Berita Surabaya

Pemutihan Pajak Jatim Dimulai Minggu Depan, Khofifah: Program Ini Adalah Kado dari Kami

Program pemutihan pajak ini dilakukan mulai 23 September 2019 hingga 14 Desember 2019 mendatang.

Pemutihan Pajak Jatim Dimulai Minggu Depan, Khofifah: Program Ini Adalah Kado dari Kami
SURYA.co.id/Fatimatuz Zahro
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program pemutihan pajak di sela pembukaan peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke 74 yang dilakukan di halaman Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (18/9/2019) pagi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memiliki target besar dengan peluncuran program pemutihan pajak berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kepemilikan kendaraan di tahun 2019 ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program pemutihan pajak di sela pembukaan peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke 74 yang dilakukan di halaman Kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Rabu (18/9/2019) pagi.

"Program ini adalah kado dari kami, bersama Polda Jawa Timur dan Jasa Raharja. Mungkin banyak yang sudah dapat info dan sudah viral, bahwa tahun ini dalam rangka memberikan layanan di rangkaian HUT Jatim ke 74 akan ada layanan pembebasan pajak kendaraan bermotor," kata Khofifah.

Program pembebasan pajak dilakukan untuk sanksi administratif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain itu juga termasuk pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Program ini dilakukan mulai pada 23 September 2019 hingga 14 Desember 2019 mendatang. Mulai minggu depan program pemutihan ini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat.

Lebih lanjut, program ini sengaja diberikan Pemprov Jawa Timur untuk mendorong masyarakat semakin taat membayar pajak dan mendongkrak penerimaan pajak dari piutang atau yang menunggak pajak kendaran bermotor.

Kepala Bapenda Provinsi Jawa Timur, Boedi Prijo Soeprajitno mengatakan tunggakan kendaraan bermotor di Jawa Timur mencapai Rp 374,2 miliar. Yang tersangkut pada 1,9 juta objek pajak kendaran bermotor.

"Tunggakan itu bisa jadi disebabkan karena wajib pajak belum sempat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Maka dalam rangka mendongkrak penerimaam piutang pajak itu, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan momen ini," kata Boedi.

Ia menegaskan, pembebasan pajak yang dimaksud adalah pembebasan denda pajak tunggakan. Sehingga wajib pajak cukup diwajibkan untuk membayar pokok pajak kendaraan bermotornya saja.

Lebih lanjut Boedi menjelaskan, sebenarnya untuk tingkat kepatuhan wajib pajak di Jawa Timur sudah sangat tinggi. Bahkan sebanyak 1,9 juta objek pajak yang menunggak itu adalah hanya tiga persen dari seluruh objek pajak kendaraan di Jawa Timur.

Program pemutihan pajak ini menjadi program yang ditunggu-tunggu. Berdasarkan pelaksanaan program yang sama di tahun 2018 lalu, ada sebanyak 1.320.164 objek pajak yang memanfaatkan pemutihan.

Tahun 2018 lalu, terdapat penerimaan pajak PKB sebesar Rp 596 miliar. Dengan jumlah pajak yang dibebaskan sebesar Rp 127 miliar.

"Dalam program pemutihan ini juga bebas bea balik nama kendaraan, ini juga cara untuk menambah obyek pajak baru untuk kendaraan bermotor di Jawa Timur. Misalnya tahun kemarin ada penambahan 21.363 obyek baru Pajak Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur pindah ke Jawa Timur," pungkas Boedi.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved