Berita Tulungagung

Pemblokiran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tanggunggunung, Diduga Bersumber data LP2B Tahun 2018

Soal pemblokiran pupuk bersubsidi di kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung, Dinas Pertanahan takkan melakukan verifikasi ke lapangan

Pemblokiran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tanggunggunung, Diduga Bersumber data LP2B Tahun 2018
surabaya.tribunnews.com/david yohanes
Petani di Kecamatan Tanggunggunung, kabupaten Tulungagung, menjemur jagung hasil panennya. 

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTulungagung, Eko Jauhari mengakui sudah menerima surat dari Dinas Pertanian, untuk memverifikasi lahan pertanian di Kecamatan Tanggunggunung.

Verifikasi ini sebagai syarat untuk membuka blokir alokasi pupuk bersubsisi ke kecamatan ini.

Sebab sebelumnya kecamatan ini dinyatakan tidak punya lahan pertanian, sehingga tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi.

Namun Eko menjelaskan, Kantor Pertanahan yang ada di bawah Badan Pertanagan Nasional (BPN) tidak berhak memverifikasi tanaman di atas lahan.

“Tupoksi BPN adalah memastikan hubungan hukum antara subyek dan obyek pertanahan, memastikan lahan itu milik siapa. Tanah itu digunakan untuk apa, bukan urusan BPN,” terang Eko.

Karena itu Eko menilai, permintaan verifikasi itu terdengar aneh dan tidak sesuai Tupoksi Kantor pertanahan.

Eko menduga, verifikasi dimaksud adalah data program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Pada tahun 2018 Kantor pertanahan Tulungagung memang menjalankan program LP2B, yang dibiayai ABPN.

Tujuannya untuk memastikan lahan-lahan pertanian di Tulungagung.

Selain Kantor Pertanahan sebagai pemimpin program, unsur di dalamnya melibatkan Dinas Perumahan, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas PUPR, BPS, dan Bappeda.

Halaman
12
Penulis: David Yohanes
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved