Berita Blitar

Kanim Blitar Deportasi 11 WNA Selama 2019, Didominasi Pelanggaran Izin Tinggal

Selain mendeportasi 11 WNA, Kanim Blitar juga menangguhkan 44 permohonan paspor pada Juli-September 2019.

Kanim Blitar Deportasi 11 WNA Selama 2019, Didominasi Pelanggaran Izin Tinggal
SURYA.co.id/Samsul Hadi
Kepala Kanim Kelas II Non TPI Blitar, M Akram, saat melakukan jumpa pers terkait capaian kinerja pada 2019 ini, Rabu (18/9/2019). 

SURYA.co.id | BLITAR  - Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Blitar mendeportasi 11 warga negara asing (WNA) selama Januari hingga September 2019.

Para WNA yang dideportasi rata-rata melakukan pelanggaran izin tinggal.

"Para WNA itu rata melebihi izin tinggal di Blitar," kata Kepala Kanim Kelas II Non TPI Blitar, M Akram, Rabu (18/9/2019).

Para WNA yang dideportasi itu, empat dari Bangladesh, tiga dari Malaysia, dua dari Jepang, satu dari Lebanon dan satu dari Timor Leste. Satu dari 11 WNA itu, dideportasi lewat rumah detensi imigrasi (Rudenim) Surabaya.

"Satu WNA yang kami deportasi lewat Rudenim Surabaya berasal dari Lebanon. Dia kami deportasi lewat Rudenim Surabaya karena belum tersedia tiket pesawat untuk deportasi," ujar Akram.

Jika dibandingkan periode sebelumnya, jumlah WNA yang dideportasi oleh Kanim Blitar pada periode ini lebih banyak. Pada periode Januari-Agustus 2018 lalu, Kanim Blitar mendeportasi 10 WNA.

Mereka, WNA berasal dari Myanmar, Jerman, Italia, Pantai Gading, Jepang, Thailand, dan Rusia. Sebagian ditangkap di wilayah Tulungagung dan sebagian lagi di Blitar. Kanim Blitar membawahi wilayah Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

Akram menjelaskan, untuk tiga WNA asal Malaysia yang dideportasi tahun ini karena ketidak ketahuannya soal UU Keimigrasian.

Ketiga WNA itu sebenarnya keturunan warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia. Ketiganya lahir di Malaysia dan menjadi Warga Negara Malaysia.

"Mereka lahir dari WNI yang tinggal di Malaysia. Karena kekurangan tahuan mereka terlanjur menjadi warga negara Malaysia," katanya.

Selain mendeportasi 11 WNA, Kanim Blitar juga menangguhkan 44 permohonan paspor pada Juli-September 2019. Sejumlah permohonan paspor yang ditangguhkan itu dicurigai sebagai TKI non-prosedural.

"Penangguhan paspor itu berlaku selama enam bulan. Setelah itu yang bersangkutan bisa mengurus paspor lagi dengan melengkapi persyaratannya," katanya.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved