UU KPK

UU KPK Disahkan, ICW Sebut Banyak Regulasi Dikesampingkan DPR dan Siap Gugat ke MK

ICW menyebut DPR telah mengesampingkan banya regulasi saat mengesahkan UU KPK dalam waktu singkat atau dibahas 5 hari.

(KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

ICW menyebut DPR telah

Mengesampingkan banya regulasi

Saat mengesahkan UU KPK dalam waktu singkat

----------------------------------

SURYA.co.id | JAKARTA - Karena itu, Indonesia Corruption Watch ( ICW) pun sipa gugat UU KPK hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu diungkapkan oleh Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.

Menurut Adnan, ICW tak menutup kemungkinan bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK akan menggugat revisi UU KPK yang disahkan DPR.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi UU KPK itu dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

"Iya, produk undang-undang begitu jadi undang-undang, dia akan jadi subyek untuk digugat dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi, itu pasti. Dan memang ada arah ke sana kita mau melakukan judicial review itu," kata Adnan saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Meski demikian, Adnan belum bisa menyampaikan secara rinci kapan pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi tersebut ke MK.

Halaman
1234
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved