Berita Mojokerto

Ruangan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Digeledah Kejari Kabupaten Mojokerto

Belasan petugas dari Kejari Kabupaten Mojokerto menggeledah ruang kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto

Ruangan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Digeledah Kejari Kabupaten Mojokerto
SURYAOnline/Febrianto Ramadani
Tim Kejari Kabupaten Mojokerto membawa kotak berisi dokumen dan arsip dari ruang kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/9/2019) 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Belasan petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, menggeledah ruang kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/9/2019).

Para petugas itu mengenakan rompi berwarna hitam dan merah yang bertuliskan 'Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi'.

Mereka menggeledah ruang tata usaha dan ruang kerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto, Soelistiyowati.

Petugas juga menggeledah beberapa lemari arsip dan dokumen penting di atas meja, karena disinyalir berkaitan dengan kegiatan irigasi air tanah dangkal yang diadakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 lalu.

Di ruang tata usaha, petugas juga menanyai pegawai dinas sambil berjalan keluar masuk ruangan dengan membawa beberapa berkas dan arsip.

Selama satu jam kegiatan penggeledahan, mulai pukul 10.00 Wib hingga 11.00 Wib, petugas terlihat keluar dari ruang kerja kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto sambil membawa empat buat kotak.

Menurut Kepala Divisi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto, Agus Hariono, petugas mengambil dokumen dan arsip tersebut digunakan untuk mendukung keperluan penanganan perkara proyek irigasi air.

"Untuk dokumen dan arsip yang kami ambil saat ini. Nantinya, akan kami pilih-pilih terlebih dahulu," ujarnya, usai melakukan penggeledahan, Selasa (17/9/2019).

Agus Hariono menambahkan, Kejari Kabupaten Mojokerto sampai saat ini belum mengetahui kerugian yang dialami oleh negara terhadap perkara tersebut.

"Yang sudah kami periksa saat ini sekitar 15 sampai 20 orang dari pejabat pembuat komitmen, kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran. Kami belum menetapkan statusnya sebagai tersangka jadi ditunggu dulu," imbuhnya.

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved