Berita Surabaya

Masa Jabatan Tinggal 19 Hari, Sejumlah Elemen di Surabaya Desak DPR RI Segera Sahkan RUU PKS

Massa berbagai elemen mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU PKS sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 habis

Masa Jabatan Tinggal 19 Hari, Sejumlah Elemen di Surabaya Desak DPR RI Segera Sahkan RUU PKS
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Unjuk rasa massa yang mendesak masuk ke Gedung DPRD Jatim, desak pemerintah segera sahkan RUU PKS 

SURYA.co.id | SURABAYA - Massa berbagai elemen menggeruduk Gedung DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya, Selasa (17/9/2019). Mereka mendesak agar DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 habis.

Direktur Yayasan Anak Lintang (Alit) Surabaya, Yuliati Umrah, mendesak agar seluruh fraksi di DPRD Jatim menguatkan dorongan kepada fraksi-fraksi di DPR RI untuk segera menetapkan RUU PKS menjadi undang-undang.

Unjuk Rasa Dorong Sahkan RUU PKS, Pendemo Cuma Ingin Bertemu PKS, PAN, dan PPP Jatim. Ini Sebabnya

"Ini waktunya tinggal 19 hari sebelum masa jabatan DRP RI habis, dan RUU PKS ini sudah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Maka dari itu kami mendorong agar segera disahkan," kata Yuliati, Selasa (17/9/2019).

Dalam draft RUU PKS, Yuliati menjelaskan ada sembilan jenis kekerasan seksual yang diakomodasi, sedangkan di KUHP hanya ada dua.

"Padahal faktanya jenis kekerasan seksual itu ada 15 dan kalau harus menggunakan KUHP, ini  akan banyak kasus kasus kekerasan seksual yang tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap, seluruh fraksi di DPRD Jatim membulatkan suara untuk mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU PKS tersebut.

"Persoalannya sampai sekarang yang mau mendukung kami cuma PKB dan PDIP sedangkan fraksi yang menolak yaitu PKS, PAN dan PPP. Mereka tidak mau menemui kami," lanjutnya.

Ia pun menyayangkan sikap dari PKS, PAN dan PPP yang represif terhadap RUU PKS ini. Padahal fakta di lapangan, menurut Yuliati banyak kasus kekerasan seksual yang menggunakan kedok Agama.

"Bahkan pelaku tertinggi kekerasan seksual pada anak itu adalah guru agama dan mereka bersarang di partai-partai yang menggunakan nama agama," lanjutnya

Dalam kesempatan itu Yuliati juga membantah bahwa RUU PKS adalah undang-undang yang mendukung eksistensi dari Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) seperti yang selama ini digunakan fraksi-fraksi tersebut sebagai dasar penolakan pengesahan RUU PKS.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved