Berita Jember

Revisi UU KPK Dianggap Sebagai 'The End of KPK'

The end of KPK'. Demikian slogan yang disuarakan Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember melalui aksi di Bundaran DPRD Jember, Senin (16/9)

surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik
Seorang peserta aksi di Jember melakukan aksi teatrikal sebagai simbol penolakan terhadap revisi UU KPK. 

SURYA.co.id | JEMBER - The end of KPK'. Demikian slogan yang disuarakan oleh Solidaritas Koalisi Anti Korupsi (SKAK) Jember melalui aksi di Bundaran DPRD Jember, Senin (16/9/2019).

Berakhirnya atau terancam matinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), demikian yang ingin dilantangkan oleh koalisi mahasiswa dan jurnalis di Jember itu.

Menurut aktivis SKAK, lonceng kematian lembaga anti rasuah itu ditandai hadirnya revisi UU KPK. Karenanya, melalui aksi yang dipusatkan di Bundaran DPRD Jember itu, SKAK menolak hadirnya revisi UU KPK. SKAK meminta Presiden Joko Widodo tidak meloloskan revisi UU tersebut.

Juru bicara SKAK, Rizaldi Abdillah menegaskan ada sejumlah alasan kenapa mereka menolak revisi UU KPK.

"Ada kecacatan formil dalam prosesnya, dan kecacatan materiil," tegas Rizaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Kecacatan formil revisi UU itu bisa dilihat bahwa revisi UU KPK tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019 ini.

Menurutnya, ada 55 RUU yang bakal dibahas melalui Prolegnas tahun 2019. Rizaldi menegaskan di dalamnya tidak ada revisi UU KPK.

"Memang boleh membahas RUU yang tidak masuk di Prolegnas tahunan. Namun itu dengan pengecualian, seperti kondisi darurat. Nah, dalam Rancangan revisi UU KPK ini tidak ada kegentingan sama sekali. KPK baik-baik saja, kok tiba-tiba muncul pembahasan di DPR RI. Ini terkesan buru-buru, dan tidak wajar. Apalagi didukung adanya Surat Presiden yang mengiyakan untuk dibahas. Menurut kami ini sudah cacat formil," tegas Rizaldi.

Belum lagi, lanjutnya, jika berbicara tentang isi materiil revisi UU tersebut. Rizaldi menyebut, revisi UU KPK bakal melemahkan lembaga yang berdiri di tahun 2002 tersebut.

Dari kajian SKAK, ada lima poin di isi revisi itu yang diprediksi bakal melemahkan KPK, dan di sisi lain memicu kemarahan masyarakat sipil.

Halaman
123
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved