Press Release

Penyandaraan Wajib Pajak Sesuai dengan PP Nomor 137/2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan

Penyandaraan Wajib Pajak (WP) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I sudah sesuai aturan yang berlaku

Penyandaraan Wajib Pajak Sesuai dengan PP Nomor 137/2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan
istimewa
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Penyandaraan Wajib Pajak (WP) yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I sudah sesuai aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 137 tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dalam Surat Paksa, disebutkan aturannya di pasal 7.

"Namun langkah ini merupakan langkah terakhir. Karena sebelumnya ada surat peringatan, mdan langkah persuasif lainnya, yang harus dilakukan dulu dengan WP. Dan bila langkah-langkah itu tidak ada hasil, baru penyandraan sebagai langkah terakhir dilakukan," jelas Eka Sila Kusna Jaya, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, Jumat (13/9/2019).

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Dalam PP RI Nomor 137/2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, jangka waktu penyanderaan selama enam bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

Kemudian di Pasal 10, (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut.

Pertama, apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas.

Kedua, apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi.

Ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keempat, berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

"Jadi baru dilepas ketika memenuhi persyaratan Pasal 10 ini," kata Eka Sila.

Pengalaman beberapa tahun yang lalu, ada WP dari kalangan pengusaha properti yang juga mengalami penyandraan oleh Kanwil DJP Jatim I.

Namun hanya dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng dalam waktu kurang dari 24 jam.

"Hal itu karena sudah memenuhi Pasal 10 Ayat a, di mana utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas," tandas Eka Sila.

Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved