Berita Surabaya

Mahasiswa Universitas Airlangga Unjuk Rasa di DPRD Jatim, Revisi UU KPK Dianggap Upaya Pelemahan

Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019).

surya.co.id/bobby constantine
Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ratusan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019). Mereka menuntut Anggota DPRD Jatim mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI menghentikan revisi UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada aksi tersebut berbagai atribut berupa poster mereka bentangkan. Poster tersebut diantaranya bertuliskan, 'Jangan Kebiri KPK' lalu 'Berhenti Mengayomi Koruptor', dan 'Tolak Revisi UU KPK' serta 'KPK Dilemahkan Jokowi Kemana?'

Pada orasinya, mahasiswa menilai revisi terhadap UU tersebut merupakan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikawatirkan, hal ini berpengaruh pada upaya pemberantasan korupsi.

"Kami minta pemerintah bersama DPR bisa membatalkan revisi UU tersebut," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair, Agung Tri Putra.

Khususnya kepada pemerintah, pihaknya mendorong Presiden Joko Widodo untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. Di antaranya, dengan penguatan lembaga KPK melalui pembatalan revisi UU tersebut.

Empat poin penolakan yang disampaikan Presiden Jokowi dinilai hanya isapan jempol saja. Mengingat, upaya revisi masih berlanjut.

"Empat poin ditolak oleh Jokowi hanya sebuah bualan semata. Sebab, proses dari revisi undang-undang KPK masih berjalan dan ini menurut kami ini bullshit," katanya.

Pihaknya menilai sikap yang dilakukan Presiden Jokowi tanpa pertimbangan matang.

"Beliau terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan," katanya.

Pihaknya juga menyayangkan adanya pembentukan dewan pengawas KPK.

"KPK adalah lembaga independen. Bagaimana lembaga independen bisa bekerja dengan adanya pengawas?" katanya.

Pihaknya mendesak Presiden Jokowi segera membuktikan janji kampanye dalam hal penguatan KPK melalui pembatalan RUU tersebut.

"Bapak Jokowi jika hanya berbicara di depan media massa tanpa adanya tindakan konkret berarti menjadi penghianatan terhadap (janji) pemilihan yang kemarin. Dan dia telah menghianati kita semua," tegasnya. 

Berikut video terkait:

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved