Di Tulungagung, Kepala Desa Baru Diminta Lakukan Pendataan Tanah untuk Program PTSL

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Pelaksanaan program Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sempat terhambat karena proses pemilihan kepala desa .

Sebanyak 239 desa dari 258 desa di Kabupaten Tulungagung belum punya kepala desa (Kades) definitif.

Tugas Kades dijalankan oleh seorang Plt, yang ditunjuk Pemkab Tulungagung.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung, Eko Jauhari, para Plt Kades ini tidak berani melaksanakan program PTSL.

“Saya memahami, mungkin karena sebatas Plt ada ketakutan untuk melaksanakan program ini,” ujar Eko.

Lanjut Eko, masyarakat Tulungagung sangat antusias ikut PTSL.

Karena itu Kades perlu menjembatani program ini agar bisa terlaksana.

Tahun 2019 ini kuota PTSL di Tulungagung mencapai 32.000 dan saat ini sudah terlaksana 70 persen.

Kekurangan target 30 persen akan diselesaikan hingga akhir tahun.

Sedangkan target pengukuran sebanyak 41.000 dan sudah diselesaikan 109 persen.

“Ada optimalisasi anggara pada kami sehingga target pengukuran bisa melebihi target,” sambung Eko.

Masih menurut Eko, tahun 2020 kuota PTSL akan bertambah.

Namun Eko belum tahu pasti kuota untuk Kabupaten Tulungagung.

Sebab kuota dari pemerintah pusat diteruskan ke Kanwil Jawa Timur, kemudian diteruskan ke kabupaten.

Setiap Kades diharapkan melakukan pengajuan kuota PTSL, sekaligus mulai melakukan persiapan.

“Kades harus mulai melakukan pendataan tanah di desa masing-masing, dan mulai mengumpulkan berkas,” tutur Eko.

Saat ini wilayah yang belum optimal ikut sertifikasi gratis ini di wilayah pegunungan.

Namun proses pemetaan akan jadi prioritas dan harus selesai tahun 2025.