Berita Gresik

Mantan Kepala BPPKAD Gresik Divonis 4 Tahun terkait Korupsi, Kasusnya Diperintah Lanjut ke yang Lain

Mantan Kepala BPPKA Gresik M Mukhtar meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/9/2019).

Mantan Kepala BPPKAD Gresik Divonis 4 Tahun terkait Korupsi, Kasusnya Diperintah Lanjut ke yang Lain
surya.co.id/sugiyono
VONIS 4 TAHUN - Mantan Kepala BPPKA Gresik M Mukhtar meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/9/2019). 

SURYA.co.id | GRESIK - Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Surabaya memerintahkan kepada jaksa untuk menindaklanjuti putusan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Dalam putusannya  majelis hakim Tipikor Surabaya menyatakan terdakwa M Mukhtar selaku mantan Plt kepala BPPAD Kabupaten Gresik dan  sekretariat BPPKAD Kabupaten Gresik tebukti bersalah sehingga divonis hukuman 4 tahun serta denda Rp 200 juta subsidaer 2 bulan kurungan.

Selain itu, terdakwa diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,1 miliar.

Ketentuannya, jika dalam watu satu bulan sejak putusan dinyatakn inkrah. Jika tidak dibayarkan maka asetnya akan disita kemudian dilelang dan jika tidak ada diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan.

"Kita akan koordinasi dengan Kajari dulu. Nanti akan kita hitung-hitung dulu asetnya," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie D Subianto, seusai sidang, Kamis (12/9/2019).

Sidang Majelis hakim yang diketuai Dede Suryaman dan hakim anggota Lufsiana dan Emma Elyani meyatakan bahwa potongan jasa insentif di BPPKAD ini merupakan perbuatan berlanjut sejak 2014 waktu itu dipimpin Kepala Bagiannya Yetty Sri Suparyati.

Selanjutnya pada 2018 Kabagnya Andhy Hendro Wijaya yang sekarang menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

Kemudian, jabatan Kepala BPPKAD dilanjutkan terdakwa dengan jabatan Plt Kepala BPPKAD sekaligus sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik hingga terdakwa terjaring OTT pada Januari 2019.

Sehingga sejak 2014 itu, telah ada rapat bersama dan hasilnya disepakati untuk dilakukan pemotongan insentif pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik. Besarnya bervariasi tergantung jabatannya. Mulai 10 persen, 15 persen dan 20 persen.

"Besarnya potongan jasa insentif pada semua staf BPPKAD diberikan secara tunai dan disetorkan pada kepala bidang masing-masing. Setelah terkumpul uang tersebut disetorkan kepada terdakwa waktu itu sebagai sekretaris dan Plt kepala BPPKAD. Selanjutnya, uang hasil potongan itu diberikan kepada internal, eksternal, di antaranya asisten 1,2,3, Kabag hukum, kasubag hukum, kepala BKD, Sekda, asisten sekda, ajudan Bupati dan wakil bupati, serta LSM," kata Hakim anggota Lufsiana saat membacakan amar putusan, Kamis (12/9/2019).

Halaman
12
Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved